Baca tanpa iklan
Perkara dimaksud yakni kasus suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara. Dalam kasus itu, Abdul Gani telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Ternate sejak Rabu, 22 Mei 2024.
Pada pemeriksaan 30 Januari 2024, Haji Robert saat itu didalami soal pengurusan izin pertambangan yang ada di wilayah Malut serta dugaan adanya aliran uang untuk Abdul Gani terkait pengurusan izin tambang tersebut.
Usai menjalani pemeriksaan, HR membantah berkomunikasi secara khusus mengenai izin kegiatan perusahaannya dengan Abdul Gani, kendati mengaku kenal dengan sosok gubernur nonaktif itu.
"Wah [perusahaan] saya punya enggak ada urusannya [dengan gubernur]. Kita kan [mendapatkan izin] dari pusat," ucap Haji Robert kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/1/2024).
Baca juga: KPK Periksa Bos Tambang Setyo Mardanus di Kasus Eks Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba
Bos Indotan Grup itu lalu menuturkan bahwa terdapat 3.000 pekerja yang ada di tambang milik PT Nusa Halmahera Mineral.
Dia menyebut perusahaannya sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Halmahera Utara selama 23 tahun.
Haji Robert mengatakan bakal mengajukan perpanjangan IUP untuk PT Nusa Halmahera Mineral, yang kini masa berlakunya tinggal tersisa lima tahun lagi.
Ia menegaskan bahwa pengoperasian tambang PT Nusa Halmahera Mineral tidak berurusan dengan pemprov.