TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Santri Gus Dur Menggugat di depan kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Jumat (2/8/2024) siang nyaris berakhir ricuh.

Kericuhan hampir terjadi ketika seorang pria tegap memakai kemeja putih datang meminta massa membubarkan diri.

Ia datang sambil menunjuk-nunjuk koordinator aksi, Muhammad Sholihin, yang sedang melakukan wawancara bersama media.

"Kalian jangan mengaku santri Gus Dur! Gus Dur tidak pernah mengajarkan demo ya,” teriak pria tegap yang datang dari balik barikade Barisan Ansor Serbaguna (Banser) itu.

Melihat itu Sholihin langsung maju hendak menghampiri pria tegap tersebut dan memberi pembelaan.

“Itu bukan barisan kami! Polisi mohon, itu bukan barisan kami. Jangan provokasi bang. Beda pendapat boleh, tapi jangan tunjuk-tunjuk. Itu adalah cita-cita Gus Dur,” kata Sholihin.

Baca juga: Tuntut Gus Yahya-Gus Ipul Mundur, Massa Aliansi Santri Gus Dur Menggugat Sujud di Depan Gedung PBNU

Dalam aksi yang digelar sekitar satu jam itu Aliansi Santri Gus Dur Menggugat menyampaikan beberapa tuntutan.

Pertama, mendesak Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau biasa dikenal sebagai Gus Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mundur dari jabatannya.

Kedua, meminta PBNU mendukung Pansus Haji yang dibuat oleh DPR RI.

Terakhir, meminta digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB) PBNU untuk menindak oknum pengurus yang diduga mengubah sejarah NU.

Sholihin mengklaim massa yang menggelar aksi itu terdiri dari kader PBNU dan PKB.

Namun ia menegaskan massa aksi adalah bagian dari NU kultural.

"Ya campuran ya, ada kader PKB, ada kader NU, yang jelas itulah kultural. Kan nggak ada salahnya juga kami sebagai warga NU. Dan kami hadir di Muktamar Lampung, dan kami tahu gagasan Gus Yahya. Kami hormat, tapi faktanya justru inkonsistensi dan terjebak politik praktis. Itu artinya Gus Yahya dan Gus Ipul melanggar hasil-hasil Muktamar," kata dia.

Baca juga: Usai Lukman Edy, PBNU Bakal Panggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid Senin Besok 

Sholihin juga mengkritik kebijakan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang mereka nilai terlibat politik praktis.

"Tuntutannya ketika melanggar Muktamar siapa pun Ketua Umum, yang mengawal, menahkodai PBNU harus mundur, termasuk Sekjen. Kedua, kita tahu Gus Yahya ini tidak melakukan keadilan dalam konteks kader ke Israel dipecat, tetapi dia sendiri tidak dipecat," kata dia.

"Harusnya dia memberikan keteladanan tanpa harus dipecat, harus mundur," sambung dia.