TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyoroti permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada rakyat Indonesia.

Menurut Deddy, pemerintahan Jokowi lebih merusak daripada kekuasaan masa orde baru (orba).

“Jujur saja, lima tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," kata Deddy, Jumat (2/8/2024).

Deddy juga mempertanyakan ketulusan Jokowi dalam minta maaf ke rakyat.

Dia menyebut bisa jadi apa yang diungkapkan Jokowi itu hanya sandiwara saja untuk mencari simpati.

"Saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," tuturnya.

Menurut Deddy, Jokowi bisa menggunakan sisa masa jabatan untuk memperbaiki kerusakan yang ada.

"Gunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan. Jangan omon-omon saja," tegas Deddy.

Menurutnya masyarakat akan lebih menerima permintaan maaf Jokowi apabila diikuti dengan tindakan perbaikan seperti dalam hal penegakan hukum.

"Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat,” imbuhnya.

Baca juga: PDIP Curiga Minta Maaf Jokowi ke Rakyat Tak Tulus, PSI: Biar Masyarakat yang Menilai

Respons PKS

Selain PDIP, partai lain juga ikut menyoroti permintaan maaf Jokowi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Respons tersebut diungkapkan langsung oleh DPP PKS, Mardani Ali Sera, kepada media, Jumat (2/8/2024).

Mardani memberikan saran supaya tidak hanya minta maaf saja, tetapi juga menyampaikan kekurangan selama 10 tahun menjabat agar menjadi catatan untuk pemimpin selanjutnya.

"Bagusnya Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya," jelas Mardani.

Menurut Mardani hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun tingkat kepuasan dari rakyat tinggi, pasti tetap ada permasalahan rakyat yang belum disentuh dan terlayani dengan baik.

"Pemimpin yang baik mudah meminta maaf kepada rakyatnya. Walau tingkat kepuasan rakyat tinggi, tetap ada banyak yang tidak tersentuh dan terlayani," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat saat memberikan sambutan acara zikir dan doa bersama menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) di halaman Istana Merdeka , Jakarta, Senin (1/8/2024).

Jokowi minta maaf segala kesalahan dan kekurangan selama menjadi presiden.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa dirinya hanya manusia biasa yang tidak sempurna dalam memenuhi harapan semua rakyatnya selama menjabat sebagai pemimpin negara.

“Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," tutur Jokowi.

"Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT," pungkasnya.

(mg/Pradita Aprilia Eka Rahmawati) (Tribunnews/Fersianus Waku)
Penulis adalah peserta magang Universitas Sebelas Maret (UNS)