Baca tanpa iklan
"Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," kata Maman dalam keterangannya, Senin (29/7/2024)
"Pansus haji itu formal, resmi dan konstitusif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," imbuhnya.
Maman juga memastikan Pansus Angket Haji 2024 dibuat untuk menjamin peningkatan pelayanan haji di masa mendatang.
Menurutnya, PBNU seharusnya berterimakasih atas adanya pansus angket ini lantaran warga NU nantinya akan menikmati peningkatan pelayanan haji.
PKB: PBNU Era Gus Yahya Selalu Mengganggu
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, PBNU di masa kepemimpinan Gus Yahya kerap mengganggu dan menggembosi partainya.
Padahal, menurutnya, selama ini PKB selalu menghormati PBNU yang menjaga jarak dari semua partai politik.
"Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya, misalnya Gus Yahya, Gus Ipul (Sekjen PBNU), PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB," kata Jazilul, dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2024).
Jazilul juga menuding PBNU tak pernah mengapresiasi prestasi PKB pada Pemilu 2024.
Padahal, PKB terbukti meraih prestasi dengan jumlah kursi DPR yang naik drastis. PKB mendapat 68 kursi di DPR, dari sebelumnya hanya 58.
Karena itu, Jazilul meengaskan, yang bermasalah adalah orang-orang yang mengurus PBNU saat ini, bukan lembaganya.
"Karena konsolidasi kultural antara struktur PKB dengan kultur NU di bawah berjalan sangat baik. Jadi itu melecehkan suara-suara nahdliyin yang memilih PKB dong," kata Jazilul.