Selain itu, tidak ada kendala yang ditemukan pada data sekunder dari kementerian/lembaga di luar Kemendagri.

Namun terdapat beberapa kendala pada data primer yang perlu menjadi perhatian.

Sementara itu, menanggapi hasil uji coba tersebut Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Adi Fajar Ramly mengatakan, BSKDN dapat memanfaatkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dalam melakukan penilaian.

Sistem ini berisi data yang diinput Pemda dan divalidasi oleh KLHK untuk mengukur Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) kabupaten/kota.

Menurutnya ada beberapa indikator SIPSN yang dapat dimanfaatkan BSKDN untuk melengkapi indikator yang telah disusun.

Di lain pihak, Koordinator Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Fitri Nurfatriani memaparkan berbagai skema penilaian kinerja lingkungan di daerah.

Dia juga menjelaskan mengenai prinsip penggunaan variabel dan indikator.

Dirinya juga mengulas variabel dan indikator yang disusun BSKDN.

Baca juga: BKSDN Kemendagri Siapkan Rumusan Kebijakan untuk Ciptakan Kota Bersih

Fitri menyampaikan sejumlah saran agar terhadap variabel dan indikator yang disusun BSKDN. Hal ini misalnya penggunaan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dinilai kurang relevan.

“Ini diambil dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita jadi terlalu melebar,” terangnya.