Baca tanpa iklan
"Iya karena Penyelenggara Negara (PN), justru ingin diklarifikasi apakah fasilitas itu biaya pribadi atau pemberian," ungkap Pahala.
2. KPK Kumpulkan Bukti
KPK saat ini juga bergerak untuk mengumpulkan sejumlah bukti.
"Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari Direktorat Gratifikasi," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, di Gedung KPK, Kamis (5/9/2024).
Tessa menjelaskan, secara regulasi para penyelenggara negara yang merasa mendapatkan gratifikasi bisa saja melaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari.
Namun, apabila hal tersebut tidak dilaporkan tentunya seorang penyelenggara negara bisa dikenakan pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
"Kalau seandainya itu bukan gratifikasi, mungkin itu benar-benar dibayarkan atau bentuknya bisnis yang bersumber dari uang yang memang benar asalnya, tentunya tidak perlu dilaporkan," ujar Tessa.
3. Bobby Klaim Tak Pakai APBD dan Hasil Korupsi
Bobby sebelumnya telah membenarkan bahwa dirinya pernah naik jet pribadi.
Namun, ia tak secara gamblang menjelaskan apakah jet yang dimaksud adalah yang muncul dalam foto yang beredar belakangan ini.
"Semua kita (pernah) naik pesawat," ujar Bobby usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Medan, Selasa (3/9/2024).
Bobby memastikan bahwa uang yang dipakai untuk jet pribadi itu bukan berasal dari APBD ataupun hasil korupsi.
Ia pun mempersilakan semua pihak untuk memeriksa asal-usul uang yang digunakan terkait jet pribadi tersebut.
"Coba lihat tanggalnya berapa? Punya siapa pesawatnya? Pakai dana siapa? Kalaupun itu kita punya sendiri, walaupun itu sewa, uang dari mana? Silakan dicek."
"Silakan dicek, diperiksa, apakah pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya bisa pastikan, saya bisa deklarasikan bahwa uangnya bukan dari situ," tutupnya.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Faryyanida Putwiliani/Ilham Rian Pratama)