Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membuat zaken kabinet.
Menurutnya, Prabowo meminta Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusulkan kalangan profesional untuk masuk menjadi menteri dalam kabinetnya.
"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Dengan begitu, ucap Muzani, jabatan menteri akan diisi oleh orang-orang yang mempunyai keahlian.
Bukan hanya itu, figur yang diusulkan harus memiliki relevansi dengan kementerian yang dipimpin.
"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Meskipun dia orang partai atau orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya," jelas Muzani.
Wacana pembentukan zaken kabinet lantas disambut positif oleh PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai berikut.
PDIP
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, memberikan apresiasi atas rencana Prabowo Subianto membentuk zaken kabinet.
"Apa yang disampaikan Pak Dasco bahwa kabinet 2024-2029 adalah kabinet profesional, dari kalangan profesional, zaken kabinet, saya mengapresiasi."
"Kami sangat menghargai itu. Dan kami sangat mengapresiasi. Dan 100 persen setuju," kata Said Abdullah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Kendati demikian, ia menyebut, itu bukan berarti posisi menteri hanya diisi kalangan profesional atau non-partai politik (parpol).
Baca juga: Teka-teki Komposisi Menteri Prabowo: Mulai dari Isu Jumlah Menteri Jadi 44 hingga Zaken Kabinet
Said mengatakan, ada banyak orang profesional yang saat ini juga bergabung parpol.
"Katakanlah Agus Gumiwang (Menperin), Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian). Itu semua adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Ada Azwar Anas (Menpan-RB), itu kan profesional."
"Jangan kemudian yang dimaksud dari kalangan profesional itu non-parpol," ujarnya.