News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

MotoGP

Amnesty International Sebut Pengamanan Aparat Skala Besar di Gelaran MotoGP Mandalika Berlebihan

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Amnesty International Indonesia mengatakan terjadi pengerahan aparat keamanan skala besar dalam rangka penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. 

Bersama dengan mobil meriam air dan mobil gegana, aparat keamanan bersenjata disiagakan di tenda-tenda keamanan di antara permukiman warga dan Sirkuit Mandalika. 

Selama 24-30 September 2024, Kepolisian Daerah NTB menggelar Operasi Mandalika Gatari dengan mengerahkan 2.736 personel gabungan Polri dan TNI. 

Pengamanan juga diperkuat oleh 300 personel tambahan dari Mabes Polri dan Polda Jawa Timur. 

Kapolda NTB juga mengeluarkan Maklumat nomor MAK/2/IX/2024 yang salah satu poinnya adalah melarang masyarakat untuk membentangkan spanduk ataupun menggelar demonstrasi selama perhelatan MotoGP berlangsung. 

Ribuan aparat keamanan dari pihak kepolisian dan militer selalu diterjunkan sebagai pengamanan ajang balapan MotoGP Mandalika, yang digelar setiap tahun sejak 2022.

Pengamanan berlebih ini diterjunkan ke permukiman warga, dengan membangun tenda dan pos-pos pengaman di perkampungan dan di sekitar perumahan warga.  

Sumber Amnesty juga mengungkapkan, sirkuit dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika menyisakan banyak persoalan terhadap warga terdampak di 15 dusun yang tersebar di lima desa. 

Setidaknya terdapat empat masalah terkait konflik lahan, di antaranya tanah warga yang belum dibayar sama sekali, tanah yang ketika dilakukan pengukuran kembali ternyata ditemukan kelebihan luas atau biasa disebut pembayaran tanah sisa, pembayaran tanah yang baru hanya DP, dan tanah yang salah bayar. 

Banyak proyek infrastruktur skala besar di bawah Proyek Strategis Nasional telah berdampak serius pada kehidupan masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat yang hak atas tanah, budaya, dan kearifan lokal sering diabaikan.  

Sedangkan masyarakat adat yang bersuara kritis terhadap pemerintah dalam memperjuangkan hak mereka dalam konflik agraria kerap menghadapi serangan. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini