Baca tanpa iklan
Pengambilan pasir dengan kapal hisap dipastikan akan merusak ekosistem perairan, merusak wilayah fishing ground, dan menghancurkan habitat ikan.
Tak hanya itu, dia menilai secara substansi membuka kembali keran izin ekspor pasir laut merupakan akal-akalan pemerintah untuk melegalkan kembali penambangan pasir laut serta ekspor pasir laut untuk material sedimentasi sebagaimana tema pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
Dia menyebut peraturan ini adalah strategi elite untuk memberikan izin kepada sejumlah pihak yang dianggap berkontribusi, sebagai imbalannya mereka bisa mengeruk pasir laut dan mengendalikan hasil sedimentasi laut.
Baca juga: Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat, PKS Desak Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi Ditunda
Pieter Zulkifli menduga izin ekspor pasir laut ini akan menguntungkan negara-negara seperti Singapura dan Tiongkok, yang saat ini membutuhkan material untuk memperluas wilayahnya.
Singapura diketahui hingga 2030 masih akan memperluas daratannya dengan menimbun laut. Sedangkan Tiongkok saat ini sedang membangun pulau-pulau kecil di kawasan laut Tiongkok Selatan, yang membutuhkan banyak pasir.
"Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, membahayakan warga pesisir, dan meningkatkan risiko tenggelamnya pulau-pulau kecil di sekitar," kata dia.
Atas beberapa catatan itu, Pieter Zulkfili menduga izin ekspor pasir laut lebih dari sekadar keputusan politik, melainkan ada agenda politik tersembunyi di baliknya.
Salah satu spekulasi yang muncul adalah bahwa izin tambang pasir ini bisa menjadi 'bom waktu' bagi pemerintahan berikutnya, khususnya Prabowo Subianto yang segera menggantikan Jokowi sebagai presiden RI.
Ada juga pandangan bahwa keputusan ini sengaja diambil untuk meninggalkan masalah bagi pemerintahan Prabowo. Keputusan itu bahkan seolah-olah menjadi jebakan yang dirancang untuk menggoyang stabilitas pemerintahannya.
"Jika Prabowo menghentikan penambangan karena alasan lingkungan, dia berisiko dicap sebagai anti investasi. Namun, jika dia melanjutkannya, dia bisa dianggap tidak peduli terhadap kelestarian alam, menciptakan dilema politik yang sulit dipecahkan," paparnya.
Baca juga: Menag Yaqut Mangkir Rapat, Laporan Hasil Penyelenggaraan Haji 2024 Disampaikan Secara Tertulis
Pieter Zulkifli mengingatkan kebijakan tambang pasir ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga dinamika politik. Terlebih, izin yang dikeluarkan di akhir masa jabatan bisa mengundang berbagai konsekuensi.
Dia mengatakan, Prabowo sebagai presiden terpilih RI harus menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan tambang tersebut. Ia pun mengamini penambangan pasir kerap kali melibatkan kepentingan ekonomi besar, yang sering bersinggungan dengan kekuasaan politik dan elit bisnis.
"Ada anggapan bahwa kebijakan ini bisa menjadi jebakan politik bagi Prabowo. Jika pemerintahannya nanti terpaksa menghentikan penambangan pasir karena dampak lingkungan yang parah maka Prabowo akan terlihat tidak pro investasi," ujarnya.
"Namun, jika dia membiarkannya, dia akan dianggap tidak peduli pada kelestarian alam. Ini adalah dilema yang tidak mudah dipecahkan dan bisa mempengaruhi citra politik Prabowo di masa depan," sambungnya.