TRIBUNNEWS.COM - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari menilai rencana pertemuan antara Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto bakal merugikan keduanya.
Awalnya, Feri menganggap pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan menjadi awal terbentuknya koalisi permanen antara PDIP dan pemerintahan.
Pada titik inilah, menurut Feri, Prabowo akan dirugikan karena jika PDIP benar-benar bergabung, maka pemerintahan Prabowo bakal tidak memiliki oposisi.
"Presiden terpilih membutuhkan sparing partner. Dan itu harus ada partai di luar pemerintahan agar kerja-kerja kabinet betul-betul maksimal," katanya dalam program Satu Meja yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, dikutip pada Sabtu (28/9/2024).
Sementara, Feri mengatakan kerugian yang bakal diterima Megawati adalah PDIP kemungkinan tidak akan menjadi pilihan publik di Pilpres 2029 mendatang, jika bergabung ke pemerintahan Prabowo.
"Jadi, ini rancang bangun ketatanegaraan yang harus ada. Soal kita harus memiliki tradisi ketimuran dalam membangun pemerintahan, ya sah-sah saja."
"Toh, model-model oposisi yang banyak bisa diterapkan oleh PDIP dan itu bagus," tuturnya.
Secara lebih luas, Feri mengatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia harus seimbang.
Dia menjelaskan bahwa memang, adanya kerjasama politik antar partai memang diperlukan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Baca juga: Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo, Puan Sebut di Tempat yang Asyik, Dasco: Makanan Sudah Ditentukan
Namun, sambung Feri, adanya oposisi dalam pemerintahan di Indonesia juga harus jangan dilupakan.
"Menurut saya, kita teguh saja dalam rancang bangun politik tata kenegaraan kita. Bahwa kebutuhan terhadap kerjasama iya, tetapi kebutuhan terhadap oposisi juga harus," kata Feri.
Kisi-Kisi Pertemuan Prabowo-Megawati
Sebelumnya, PDIP dan Gerindra telah membeberkan kisi-kisi terkait pertemuan antara Megawati dan Prabowo.
Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengungkapkan lokasi pertemuan antara Megawati dan Prabowo sudah ditentukan.