Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan mengubah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan BUMN.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), Anggawira, dalam diskusi Polemik Trijaya di Jakarta Sabtu (28/9/2024).

Anggawira yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengatakan, nantinya setiap BUMN langsung dihubungkan dengan kementerian terkait.

"Ya (akan ada Badan BUMN, red). Sebenarnya roadmap-nya untuk bikin superholding dan itu nanti (setiap BUMN, red) akan di-grouping dengan kementerian teknis yang ada, supaya nyambung," ucap Anggawira.

Anggawira menambahkan, jika Kementerian BUMN terkadang menghambat birokrasi di dalam BUMN itu sendiri.

Menurut dia, koordinasi perusahaan BUMN dengan kementerian terkadang tidak sinkron.

Faktor tersebut yang menjadi salah satu urgensi transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN.

"Firm-nya tunggu nanti lah 20 Oktober, ini diskursus yang ada. Saya kan pernah jadi komisaris utama BUMN, kadang-kadang menghambat birokrasi juga Kementerian BUMN," imbuhnya.

Baca juga: Hashim Jelaskan Alasan Prabowo Ingin Hidupkan Lagi Kementerian Perumahan

Terkait siapa yang cocok memimpin Badan BUMN, Anggawira menyebut harus orang profesional. 

Ini sekaligus untuk meminimalisir intervensi yang berpotensi muncul.

"Bukan soal bubarkan (Kementerian BUMN, red). Ini kan transformasi, di era Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) juga saya lihat positif, sudah mulai ada holdingisasi," kata Anggawira.

"Kalau menurut saya, Badan BUMN, cenderung harus (dipimpin sosok, red) mature. Tokoh senior yang acceptability-nya ada. Mungkin bisa dari eks Kementerian Keuangan, mantan gubernur Bank Indonesia (BI), eks Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," lanjutnya.

Bocoran kriteria itu diyakini ada dalam sosok Muliaman Hadad. 

Dia adalah ketua Dewan Komisioner OJK 2012-2017 dan mantan deputi gubernur BI periode 2006–2011 dan 2011–2012.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi, yang menyambar penjelasan Anggawira dengan menyebut nama Muliaman Hadad. 

Baca juga: Bahlil Lahadalia Pertemukan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie di Tengah Kisruh Internal Kadin

Anggawira tidak membantah, tetapi juga tidak membenarkan nama tersebut.

"Ya, kira-kira. Padahal saya cuma spill saja. Karena menurut saya harus dihindari conflict of interest dari bisnis," kata Anggawira.

Di lain sisi, politikus Gerindra itu dengan tegas menepis satu nama yang muncul dalam diskusi ini. 

Beberapa pihak menilai Direktur Utama KAI 2009–2014, Ignasius Jonan, cocok menjadi kepala Badan BUMN.

Anggawira menegaskan nama Jonan tidak masuk dalam diskusi internal tim Prabowo.

"Belum ya, kalau di dalam (internal tim Prabowo, red) belum (pembahasan nama Jonan sebagai kepala Badan BUMN)," katanya.