Semua pihak, lanjut Rita bisa tenang dan berkarya dengan maksimal karena adanya perlindungan menyeluruh dari BPJS Ketenagakerjaan.

Rita mengakui ada tantangan tersendiri untuk meyakinkan karyawan agar mau mengikuti program dari BPJS Ketenagakerjaan ini.

“Yang pertama kan dari gaji mereka juga ada potongan walaupun sedikit, itu kami jelaskan bahwa potongan gaji itu nantinya akan kembali ke masing-masing individu sesuai dengan peruntukannya, misal JHT ya nanti pas sudah pensiun dapat banyak manfaat, nanti dapat “gaji” meski sudah tak bekerja lagi di sini,” ungkap Rita.

Menurutnya, para karyawan akhirnya mengerti dengan manfaat yang didapatkan ketika mengikuti program dari BPJS Ketenagakerjaan. “Rata-rata karyawan kami ikutnya lama, jadi harapannya masa kerja lebih dari 15 tahun dan bisa dapat manfaat dari Jaminan Pensiun untuk masa tua mereka,“ harap Rita.

Dana dari Jaminan Pensiun itu diharapkan bisa menopang kesejahteraan para pekerja di masa tua mereka meski sudah tidak produktif bekerja.

Meski perusahaan juga harus wajib membayar iuran, Rita mengaku tidak keberatan karena menganggap semua itu adalah investasi bukan biaya.

“Jika disikapi biaya kan berat, kalau investasi pada akhirnya kan kembali ke semua pihak,” tegasnya.

Rita mencatat, ada tujuh karyawan difabel yang pernah bekerja di usaha yang punya slogan Mainan SNI Bersama Difabel ini. Adapun dua orang karyawan sudah menikah sehingga keluar dari pekerjaannya dan satu pensiun di tahun 2020 lalu.

“Mas Hery yang pensiun 2020 itu juga sudah dapat JHT, pencairannya waktu itu juga gampang, yang penting berkas lengkap, tak berapa lama bisa cair,” ungkap Rita.

ABC WoodenToys berharap semua karyawan saat umur pensiun tetap mendapatkan pendapatan bulanan dan tetap sejahtera di masa tua.

Sikap ABC WoodenToys yang mengikutkan pekerjanya di program BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek ini pernah mendapatkan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni Anugerah Paritrana yang diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019.

ABC WoodenToys diganjar penghargaan sebagai satu di antara UMKM di Yogyakarta yang mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Jogja Komitmen Mudahkan Pelayanan

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, Rudi Susanto, mengatakan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memberikan kemudahan akses terhadap pekerja yang akan mencairkan haknya, misalnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Dan kami juga menghimbau bagi peserta yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pada usia 56 tahun sudah bisa mulai mencairkan haknya,” katanya .

“Klaim JHT dapat dicairkan melalui beberapa cara, diantaranya adalah via online, dengan mengakses website Lapak Asik ataupun dengan menggunakan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), khususkan untuk saldo JHT sampai dengan Rp 10 juta,” sambungnya.

Data BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) telah dicarikan senilai Rp 346,86 miliar pada semester I 2024, kepada 29.663 tenaga kerja.

Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki beragam program jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Beragam program tersebut dapat dimanfaatkan pekerja yang mengalami risiko sosial ekonomi.

“Ketika pekerja mengalami risiko sosial ekonomi, BPJS Ketenagakerjaan dengan programnya, ada Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, semua program bisa dimanfaatkan dan akan sangat membantu,” terangnya.

Bahkan program BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi salah satu instrumen penting dalam penanggulangan kemiskinan.

“Ketika pekerja meninggal dan sudah mempunyai keluarga, dengan program jaminan sosial, mereka bisa mendapatkan santunan, biaya pemakaman, hingga beasiswa untuk anak-anak mereka. Setidaknya ekonomi keluarga yang ditinggalkan tidak mengalami kesulitan dengan adanya manfaat program BPJS Ketenagakerjaan,” lanjutnya.

Mengingat besarnya manfaat BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya bakal melakukan edukasi secara masif.

Tujuannya untuk memastikan seluruh pekerja terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami juga terus berupaya meningkatkan jumlah cakupan kepesertaan dengan melakukan berbagai upaya. Misalnya, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan badan usaha lainnya, dan menjangkau masyarakat, khususnya BPU (bukan penerima upah) yang belum tercover,” imbuhnya.

Rudi Susanto menambahkan hingga akhir tahun 2024 target capaian kepesertaan untuk pekerja mandiri meningkat hingga 37 persen. Penambahan tersebut setara dengan 400ribu peserta baru di segmen pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah.

“Kami banyak dibantu oleh Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota. Ada komitmen dari Pemda DIY untuk mencorong coverage menjadi 37 persen hingga akhir 2024,” katanya.

Ia menyebut ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan capaian kepesertaan.

Tantangan pertama ialah pembayaran. Menurut dia, meskipun iuran paling rendah ialah Rp16.800, namun ada pekerja rentan yang belum bisa melakukan pembayaran. 

Tantangan kedua berkaitan dengan kesadaran, terutama bagi pekerja informal.

Sama seperti asuransi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bisa berjalan ketika terjadi kecelakaan kerja.  "Pekerja merasa belum jadi kebutuhan. Karena seperti proses asuransi, kalo terjadi risiko perlindungannya berjalan. Kesadaran pekerja masih kurang, sehingga ini menjadi tantangan besar," terangnya. 

Untuk itu, pihaknya menggandeng pemerintah agar bisa mendorong dari sisi regulasi pekerja rentan, selain itu, pihaknya juga bakal masif melakukan sosialisasi bersama stakeholder lain, dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui manfaat paripurna BPJS Ketenagakerjaan. (*)