Menurut dia, tren kriminalitas kawasan dan global yang cenderung meningkat berkontribusi terhadap angka kriminalitas nasional yang bertambah.

"Ketiga, alasan politik. Hanya beberapa pekan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ada agenda besar Pilkada serentak 2024. Pergantian pucuk pimpinan Polri dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan efisiensi Polri dalam mengamankan pesta demokrasi," ujar dia.

Nantinya, tugas Polri akan semakin berat karena di sisi lain terdapat masalah sosial-ekonomi yang berpotensi menjadi bom waktu dan bisa meledak kapan saja. Tantangan berat tersebut hanya bisa dihadapi secara optimal dengan struktur Polri saat ini yang sudah kuat dari pucuk hingga ke akarnya.

Saat Pilpres dan Pileg pada Februari 2024, peran Polri dinilai sudah optimal. Terbukti, pemilu berjalan jauh lebih aman dan damai dibandingkan pemilu sebelumnya. Diharapkan, hal yang sama juga terjadi pada Pilkada serentak.

"Ke-empat, alasan geologis. Yaitu ancaman gempa megathrust yang dipastikan berdampak multisektoral sehingga menjadi alarm bagi stabilitas nasional," lanjut R Haidar.

Menurut BMKG, gempa megathrust Indonesia tinggal menunggu waktu. Tidak hanya berpotensi menyebabkan tsunami, kerusakan lebih luas dan lebih banyak korban jiwa maupun kehancuran infrastruktur. 

Akan tetapi, juga gangguan ekonomi yang luar biasa, krisis kemanusiaan hingga pergeseran sosial dan politik.

"Kelima, alasan kinerja. Kinerja Polri yang sangat baik di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tergambar dari adanya kesesuaian antara hasil survei internal Polri, lembaga survei nasional bahkan internasional," imbuh R Haidar.

Baca juga: Kapolri: Satgassus Optimalkan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Hasil survei Puslitbang Polri menunjukkan adanya kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri sebesar 4,79 persen. Dari 80,98 persen pada tahun 2020 menjadi 85,77 persen pada tahun 2023.

Hasil survei Litbang Kompas yang terkenal independen menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri tahun 2023 mencapai 87,8 persen. Lantas, pada pertengahan 2024, Polri menjadi lembaga penegak hukum dengan citra positif terbaik mengungguli Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara hasil riset lembaga internasional tahun 2023 menunjukkan bahwa Polri melakukan lompatan kinerja signifikan dengan naik 21 peringkat dibanding sebelumnya. Dari peringkat ke-84 menjadi peringkat ke-63. 

Riset ini digelar oleh International Police Science Association (IPSA) berkolaborasi dengan Institute for Economics and Peace (IEP). IPSA dan IEP mengukur kemampuan kepolisian suatu negara dalam menjaga keselamatan anggotanya maupun keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Keenam, alasan inovasi dan terobosan. Dari gagasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tercipta legacy bagi kelompok rentan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus bagi jajarannya," kata R Haidar.

Di antara inovasi dan terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO).