Baca tanpa iklan
Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan, Iptu Rudy Soik memiliki surat tugas untuk mengusut kasus dugaan mafia BMM.
Langkah penyelidikan penting dilakukan karena merugikan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.
Oleh karenanya, ia meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan atensinya terhadap pemecatan Iptu Rudy Soik.
Baca juga: Ipda Rudy Soik Dipecat usai Ungkap Mafia BBM, Pakar: Ironi Personel dan Organisasi Penegak Hukum
"Dan tentunya berharap ada evaluasi yang dilakukan. Mengingat sekali lagi, Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik."
"Kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang di NTT. Dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atas karakter beliau," imbuhnya.
Terakhir, Rahayu mengaku sudah melaporkan polemik ini ke pemerintah pusat.
"Saya sudah menyampaikan ke Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini," tutupnya.
Polda NTT Bantah Pecat Ipda Rudy Soik karena Mafia BBM
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) membantah pemecatan Ipda Rudy Soik terkait dengan mafia bahan bakar minyak (BBM) di Kota Kupang.
"Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dilakukan terhadap Ipda Rudy Soik tidak ada kaitannya dengan Mafia BBM," kata Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy, Minggu (13/10/2024), dilansir Kompas.com.
Ariasandy menuturkan, pemecatan Rudy Soik terkait dengan laporan polisi yang masuk selama dua bulan terakhir.
Laporan itu, kata Ariasandy, diproses oleh Bidang Propam Polda NTT.
"Ini terkait dengan tujuh laporan polisi yang masuk ke Bidang Propam Polda NTT dalam kurun waktu dua bulan terakhir," terangnya.
Ariasandy membeberkan, tujuh laporan terhadap Rudy Soik tersebut diawali operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Paminal Polda NTT terhadap Ipda Rudy Soik bersama tiga anggota Polri lainnya.
Baca juga: Butuh tenaga kerja terbaik untuk bisnismu? Cari di sini!