TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) I Putu Yoga Saputra mengatakan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, baru bisa dinilai ketika sudah berjalan.

Dia pun membeberkan, anggapan terkait komposisi kabinet yang 'gemuk' tidak bisa menjadi patokan untuk penilaian.

"Struktur kabinet hari ini yang dianggap gemuk adalah bentuk implementasi visi presiden dalam kerja-kerja ke depan dan itu adalah hak Prabowo, agar bisa bekerja lebih cepat dan spesifik," kata Putu Yoga, Kamis (24/10/2024).

Lebih lanjut, dia juga membeberkan, PSI berpendirian penilaian terhadap kabinet seharusnya berbasis hasil kinerja, sehingga membutuhkan waktu untuk melihat sampai kabinet tersebut sudah berjalan nanti.

"Penilaian baru dapat diberikan secara objektif ketika kerja-kerja kabinet sudah berjalan," terang dia.

Menurut dia, semua pihak harus memberikan waktu bagi Prabowo-Gibran, serta para menteri untuk mewujudkan visi, misi, dan 17 program prioritas Pemerintah ke depan.

"Tunda dulu penilaian sembari kita memberi masukan dalam perjalanan pemerintahan ke depan," ucap dia.

Sementara itu, dalam kata sambutan saat Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden, Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai besarnya jumlah anggota dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya saat ini.

"Saudara-saudara sekalian, jumlah anggota kabinet sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis, ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya," kata Prabowo.

Presiden menyadari jumlah anggota kabinet memang lebih banyak, tetapi Indonesia memang bangsa yang besar dan menjadi negara keempat terbesar di dunia dari total jumlah penduduk.

"Dari luas wilayah Indonesia, luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara sedangkan Indonesia satu negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 Menteri Keuangan, 27 Menteri Pertahanan, 27 Menteri Dalam Negeri, saudara-saudara, Indonesia seluas Eropa," ujar dia.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa Indonesia juga memilih sistem politik demokratis.

Apabila Indonesia merupakan negara otoriter, tambah Prabowo, mungkin Indonesia cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit.

Baca juga: Kementerian LHK Dipecah jadi Dua Kementerian: Raja Jaga Hutan, Hanif Fokus ke Penegakan Hukum

"Jadi saudara-saudara ini tidak masalah, yang penting semua bekerja dengan efisien, tidak bekerja dengan seenaknya. Saya imbau Menteri Keuangan, Menko, dan semua menteri, telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, pelajari lagi," kata mantan Danjen Kopassus itu.