TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Restorasi lahan gambut yang berjalan selama sepuluh tahun terakhir tidak membuahkan hasil yang memuaskan. 

Jutaan hektar lahan gambut mengalami kebakaran hebat, bahkan berulang terbakar hampir setiap tahunnya. 

Kondisi tersebut diperparah dengan alih fungsi lahan, salah satunya untuk proyek food estate.

Indonesia menjadi negara dengan luas lahan gambut terbesar di dunia. 

Sayangnya, ekosistem yang harusnya menjadi penyeimbang alam dan penyimpan karbon terbesar, malah dirusak atas nama pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen Program Strategi Nasional.

Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia Greenpeace Kiki Taufik, mengungkap bahwa luas areal terbakar di Indonesia tahun 2023 mencapai 2,13 juta hektar. 

Dari jumlah tersebut, 1,3 juta hektar merupakan area yang sebelumnya pernah terbakar sepanjang periode 2015-2022. 
Artinya, permasalahan lahan gambut ini belum tuntas dan malah memburuk.

Kiki Taufik melihat ada regulasi yang tidak konsisten dari pemerintah dan sering kali menguntungkan pihak perusahaan/swasta. 

Baca juga: Pemprov Sumsel Dapat Dukungan Internasional Terkait Pengelolaan Ekosistem Gambut

Salah satu contohnya adalah kedalaman gambut yang kurang dari 3 meter boleh dimanfaatkan, padahal semua kondisi kedalaman gambut menyimpan risiko besar untuk terbakar. 

Ia juga menambahkan bahwa penerbitan izin perusahaan tidak transparan.

“Saat ini kita berada dalam situasi, di mana demokrasi semakin tergerus dan oligarki semakin kuat. Transparansi data sangat penting agar publik bisa memantau kebijakan pemerintah, termasuk izin-izin perkebunan dan proyek strategi nasional yang merusak ekosistem gambut. Tanpa data yang terbuka, upaya pelestarian gambut dan perlindungan lingkungan sulit terwujud. Mari kita jangan berhenti bersuara untuk mendukung lingkungan hidup, masyarakat, dan wilayah-wilayah yang tak mampu bersuara,” ungkap Kiki Taufik.

Buruknya restorasi gambut sepanjang pemerintahan Jokowi juga diungkapkan oleh Abil Salsabila, Juru Kampanye Pantau Gambut. 

Dari sedikitnya 4.000 hektar area ekstensifikasi food estate di eks-PLG seluruh Indonesia, semuanya terbengkalai. 
Ada temuan, di mana terjadi tumpang tindih antara area ekstensifikasi dengan konsesi sawit. 

Bahkan, setelah dilakukan perhitungan kesesuaian lahan, ternyata hanya 1 persen yang cocok dikembangkan untuk pertanian.