"Masyarakat jangan menjadi tendensius, seolah-olah ada politisasi. Di mana politisasinya? Ini murni penegakan hukum," tukas Harli.
ICW Minta Penjelasan Kejagung
Sebelumnya, ICW meminta Kejagung untuk menjelaskan keterpenuhan unsur pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menjerat Tom Lembong.
Peneliti ICW, Diky Anandya berharap Kejagung segera menjelaskan pasal yang disangkakan agar publik berhenti menganggap kasus ini hanyalah politisasi.
Menurut Diky, setidaknya ada dua hal yang harus dipahami untuk melihat korupsi kategori kerugian keuangan negara.
Yakni, setiap perbuatan melawan hukum harus diikuti dengan niat jahat (mens rea) dan tidak semua kerugian negara dikategorikan sebagai kejahatan korupsi.
"Ini penting disampaikan agar langkah aparat penegak hukum tidak distigma negatif atau dianggap politisasi hukum oleh masyarakat," ujar Diky, dikutip dari Kompas.com.
Baca juga: Eks Penyidik KPK Dorong Tom Lembong Jadi Saksi Pelaku, Bongkar Dugaan Mafia di Kasus Impor Gula
Lebih lanjut, Diky juga mendesak ICW untuk membongkar aktor lain yang diduga terlibat dalam kasus impor gula ini.
Sebab menurutnya, kebijakan impor gula kristal mentah tidak hanya dilakukan di era Mendag Tom Lembong pada 2015-2016, melainkan berlanjut ke tahun-tahun selanjutnya.
Tersangka Korupsi Tak Harus Terima Uang
Sementara itu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar menjelaskan bahwa seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi meski tidak terbukti menerima aliran dana.
“Penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi ini, sesuai Pasal 2 dan Pasal 3, tidak mensyaratkan seseorang harus menerima uang,” papar Qohar, Jumat.
Menurut Qohar, seseorang memenuhi unsur tindak pidana korupsi jika melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenangnya demi menguntungkan pihak lain.
Qohar menegaskan, penyidikan kasus Tom Lembong ini baru permulaan sehingga prosesnya masih cukup panjang.
Untuk saat ini, yang menjadi fokus Kejagung dalam penyidikan kasus impor gula adalah periode 2015-2016 ketika Tom Lembong menjabat sebagai Mendag.
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Faryyanida Putwiliani) (Kompas.com)