Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak ada angin tak ada hujan, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono tiba-tiba diterpa isu pelengseran.
Pimpinan Majelis Dewan PPP mendesak Mardiono untuk segera menggelar Muktamar pada awal 2025 mendatang.
Desakan itu muncul dengan pertimbangan situasi dan kondisi politik nasional.
Permintaan para pimpinan Majelis PPP ini disampaikan lewat surat tertanggal 26 Oktober 2024 yang ditujukan langsung kepada M Mardiono.
Baca juga: Kepemimpinan Mardiono Dituding Mengalami Disorientasi, Umrah Jadi Alat untuk Ambil Hati Pengurus?
Dalam kopian surat yang dilihat Tribunnews itu, ada lima pimpinan majelis DPP PPP
yang menandatangani surat tersebut, yakni Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur; Ketua Majelis Syariah, Musthofa Aqil Siroj; Ketua Majelis Pakar, Prijono Tjiptoherijanto; Ketua Majelis Pertimbangan, Romahurmuziy; dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Muhyiddin Ishaq.
Romahurmuziy ketika dikonfirmasi Tribunnews.com pada Jumat (1/11/2024) membenarkan surat tersebut dikirim kepada Mardiono pada 26 Oktober 2024 lalu.
Menurut Romahurmuziy atau akrab disapa Romy, surat itu adalah hasil beberapa rapat pimpinan majelis PPP.
Terdapat 7 poin yang disampaikan oleh pimpinan majelis dalam surat tersebut.
Romy mengatakan surat tersebut mengingatkan Mardiono selaku Plt Ketua Umum agar segera melakukan persiapan Muktamar mulai November 2024.
Hal ini karena periodisasi kepengurusan PPP pada 2020-2025.
"Betul. Itu memang hasil beberapa kali rapat Pimpinan Majelis. Pada intinya, kita mengingatkan Plt untuk segera November ini melakukan persiapan menggelar Muktamar. Karena periodisasi di PPP memang 2020-2025," kata Romy.
"Ada keperluan segera dilakukan konsolidasi nasional mengingat PPP tak lolos Senayan. Dan ini masa jabatan Plt sudah menyalahi etika organisasi. Karena masa jabatan Plt malah lebih lama daripada Ketua Umum definitif," jelasnya.
Baca juga: Mardiono Berikan Surat Rekomendasi kepada Calon Kepala Daerah PPP: Banyuwangi hingga Tanjungpinang
Dalam surat itu pimpinan Majelis merasa perlu mendesak Mardiono sebab sampai saat ini belum ada kabar resmi kapan Muktamar PPP diselenggarakan.
Padahal melihat dinamika politik nasional, hampir seluruh partai besar sudah menggelar Muktamar, Kongres, atau Musyawarah Nasional pada 2024 atau pasca-Pemilu.