Baca tanpa iklan
Keputusan penangguhan gelar Bahlil telah diambil melalui Rapat Koordinasi 4 Organ UI.
"Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik," bunyi surat yang diterima Tribunnews.com, Rabu.
"Keputusan ini diambil pada Rapat Koordinasi 4 (empat) Organ UI, yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan," lanjut surat itu.
Dampak dari polemik gelar Bahlil ini, UI menunda sementara waktu penerimaan mahasiswa baru program S3 Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) hingga audit selesai dilaksanakan.
Menurut UI, langkah itu diambil guna memastikan seluruh proses pendidikan di lingkungan UI, berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG," kata surat tersebut.
Baca juga: INFOGRAFIS Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Ditangguhkan, Mengapa?
Karenanya, UI menyampaikan permohonan maaf terkait polemik gelar Bahlil.
UI mengakui hal tersebut terjadi lantaran ada kekurangan dari pihak kampus.
"Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL, mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG)."
"UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika," pungkas surat itu.
Disertasi Dipuji, tapi Ternyata Diduga Plagiat
Sebelumnya, sidang disertasi Bahlil Lahadalia menjadi sorotan.
Sebab, disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia itu mendapat pujian dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI sekaligus promotor sidang, Candra Wijaya.
Candra menilai disertasi Bahlil bisa jadi landasan kebijakan pemerintah untuk menghindarkan Indonesia dari jerat 'kutukan' negara dengan kekayaan sumber daya alam (SDA).
"Jangan sampai menjadi negara yang gagal karena mengalami kutukan sumber daya alam," tuturnya dalam sidang doktoral yang digelar di Gedung Makara Art Center, Kampus UI, Depok pada 16 Oktober 2024 lalu.