Saat ditanya lebih lanjut perihal kepastian untuk mengambil langkah hukum dan apakah mengerahkan tim dari Biro Hukum Setda Kalteng untuk menangani pelaporan tersebut, Katma tidak memberikan jawaban.

Sebelumnya, Katma sudah menjelaskan bahwa terkait program-program yang dituding pelapor bermasalah, program itu bukanlah bansos. Melainkan bantuan-bantuan yang ada pada kegiatan pasar penyeimbang dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

“Bukan bansos itu, hanya orang-orang saja yang bilang itu bansos,” ujar Katma saat diwawancarai awak media usai menghadiri kegiatan di Kantor DPRD Kalteng, Senin (11/11/2024).

Menjawab adanya peningkatan alokasi anggaran dana bansos di tahun 2024, Katma menyebut tidak ada kaitannya dengan tahun politik. Alokasi itu, lanjut Katma, murni merupakan keinginan Pemprov Kalteng untuk mengatasi inflasi. Katma pun merinci runtutan berjalannya kebijakan untuk mengatasi inflasi.

“Pada tahun 2022 inflasi kita tertinggi ketiga se-Indonesia, untuk mengatasi itu perlu menekan lonjakan harga dengan operasi pasar berupa pasar penyeimbang,” ujarnya.

Kebijakan menekan tingginya harga saat inflasi juga diambil lantaran masih banyak warga miskin yang memiliki daya beli rendah. Atas persoalan itu, di tahun 2023-2023, seiring dengan meningkatnya APBD, pihaknya meningkatkan anggaran untuk belanja pasar penyeimbang.

“Coba lihat sampai sekarang, dari kebijakan itu, harga bisa lebih stabil, karena pasar penyeimbang ini dapat mengimbangi harga yang beredar di pasar umum,” imbuh dia.

Respons Pemprov Kalteng

terkait tudingan adanya korupsi dalam penyaluran beasiswa Tabungan Beasiswa Berkah (Tabe) oleh Pemprov Kalteng, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng M. Reza Prabowo pun angkat bicara.

“Tabe ini kan program baik yang harus sama-sama kita mengawalnya, kami pastikan ini bukan komoditas politik atau menguntungkan atau merugikan salah satu paslon,” ujar dia saat diwawancarai Kompas.com, Senin (11/11/2024).