Baca tanpa iklan
Namun, Sekretaris Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan nantinya Badan Penerimaan Negara ini akan dibawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut Susi, Badan Penerimaan Negara sendiri akan diisi oleh sektor-sektor yang ada di Kemenkeu yakni Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai sehingga pembahasan mengenai BPN ada di ranah Kemenkeu.
Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara pertama kali disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Calon Wakil Presiden pada 22 Desember 2023 lalu.
Ketika itu, Gibran menjelaskan pemerintahannya akan melebur Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Kementerian Keuangan ke dalam sebuah lembaga baru, yakni Badan Penerimaan Negara (BPN).
Dalam debat cawapres, Gibran menyatakan badan ini harus dibentuk untuk meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai kebutuhan pembangunan negara yang besar.
Meskipun, opsi pendanaan itu tidak hanya tergantung dari APBN, bisa melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) seperti swasta atau CSR.
Ia pun menjelaskan, Badan Penerimaan Negara itu akan langsung di bawah komando presiden, sehingga saat berkoordinasi dengan kementerian lain bisa lebih luwes.
Melalui badan itu, Gibran menekankan, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) juga akan bisa semakin meningkat ke depannya dan hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan pembiayaan perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
Namun, menjelang hari H pelantikan, Menteri Bappenas saat itu, Suharso Monoarfa, membeberkan bahwa Prabowo tidak jadi membentuk Badan Penerimaan Negara.
Sebagai gantinya, Prabowo menempatkan tiga orang untuk menjadi wakil menteri keuangan.
Suharso menyebutkan, satu di antara tiga wakil menteri keuangan itu akan ditugaskan khusus untuk mengelola penerimaan negara.
Namun kini Belum dua bulan Kabinet Merah Putih berjalan, wacana membentuk Badan Penerimaan Negara kembali muncul ke permukaan.(Tribunnews.com/Reza Deni/Aphia/Malau)