Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK Nawawi Pomolango, menyinggung adanya menteri yang mengeluhkan anggaran kecil, sehingga tidak dapat bekerja.

Hal ini disampaikannya saat tengah membahas perihal kebocoran anggaran negara yang menurutnya kerap disoroti Presiden RI Prabowo Subianto, beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Nawawi Pomolango Pamer Capaian KPK Selama 4 Tahun, Klaim Pulihkan Aset Negara Rp 2,4 Triliun

Awalnya, Nawawi menuturkan, pihaknya melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga terkait pemberian anggaran negara.

Terkait hal itu, ia kemudian menyinggung, sempat ada lembaga yang meminta tambahan anggaran kepada DPR. 

Adapun permintaan tambahan anggaran tersebut, katanya, diajukan dengan alasan lembaga yang bersangkutan tidak akan bisa menggaji para pegawainya.

"Ada satu lembaga itu mengeluhkan bahwa anggaran yang dia peroleh itu, kalau tidak keliru Komnas HAM, jadi Komnas HAM itu ada dua, Komnas HAM dan Komnas Perempuan Anak itu total anggarannya itu hanya sekitar Rp 34 atau Rp 33 miliar," kata Nawawi, dalam Seminar Nasional Hari Anti-Korupsi Sedunia 2024, di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Senin (9/12/2024).

"Itu berkeluh kesah, katanya 'kalau tidak dinaikkan ini anggaran kami ini, ini bisa-bisa pada bulan Juni tahun depan, kami nggak bisa bayar gaji pegawai itu. Tolonglah dipenuhi soal permintaan tambahan anggaran ini', sampai seperti itu," lanjutnya.

Selanjutnya, Nawawi menyebut, DPR tidak menyetujui penambahan anggaran tersebut, saat itu. Namun, tak lama setelah permintaan tersebut diajukan, ada juga Menteri HAM yang meminta tambahan anggaran. 

"Begitu ada Menteri HAM yang diangkat mintanya bukan lagi itu, tadi yang Rp 33 miliar saja minta ditambah tidak disetujui oleh DPR, ada menteri datang minta Rp 20 triliun untuk soal HAM, kadang-kadang kita agak unik," tuturnya.

Diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai pernah meminta tambahan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk kebutuhan HAM. Hal tersebut diajukan Pigai tak lama setelah dia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Ketua KPK itu juga menyinggung adanya menteri lain yang mengeluhkan anggaran kecil, sehingga khawatir tidak bisa bekerja. Terkait kekhawatiran menteri yang bersangkutan, Nawawi mempertanyakan alasan Kementerian tersebut dibentuk.

Baca juga: Komisioner Terpilih Ingin Kembalikan Kehormatan KPK di 100 Hari Kerja

"Barusan ini ada seorang Menko mengeluhkan katanya 'bisa apa saya dengan Rp 9 miliar ini dalam satu tahun, bisa apa yang saya kerjakan' gitu, kalau misalnya seharusnya tidak bisa bekerja dengan Rp 9 miliar kenapa juga dibentuk Kementerian Lembaga dimaksud," ujar Nawawi.

Menteri yang disinggung Nawawi tersebut diduga adalah Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang pernah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 325 miliar kepada DPR.