TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian saat ini tengah menjadi sorotan publik setelah peristiwa penembakan seorang pelajar berinisial GRO (17) di Semarang, Jawa Tengah.

Sejumlah pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan agar anggota Polri tidak lagi membawa senjata api.

Namun, usulan ini mendapatkan tanggapan tegas dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso.

Sugeng menilai bahwa usulan pelucutan senjata api anggota Polri tidak realistis.

Menurutnya, situasi kriminal di Indonesia semakin kompleks dan brutal.

"Kondisi masyarakat kita dan meningkatnya kekerasan tindak pidana yang sangat brutal seperti pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian dengan pemberatan (curat) menurut saya belum memungkinkan anggota Polri dilucuti senjatanya," ungkap Sugeng dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 11 Desember 2024.

Sugeng memberikan contoh konkret mengenai perlawanan yang dihadapi oleh anggota Polri.

Ia merujuk pada penangkapan pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, di mana anggota Polres Metro Tangerang Kota mengalami perlawanan dan salah satu anggotanya terkena tembakan dari pelaku.

"Pelaku sering melukai korban, terutama dalam kasus perampokan nasabah bank," jelasnya.

Sugeng menekankan bahwa tuntutan untuk melucuti senjata anggota Polri tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa anggota Polri harus tetap dilengkapi dengan senjata untuk menghadapi ancaman pelaku kejahatan yang sering kali juga membawa senjata api maupun benda tajam.

Dengan meningkatnya kekerasan dan kompleksitas kejahatan, Sugeng berpendapat bahwa pelucutan senjata api anggota Polri akan mengancam keamanan masyarakat.

Tidak tepat

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi melanjutkan, permintaan pelucutan senjata api anggota Polri bukanlah solusi yang tepat.