Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) diincar oleh banyak partai politik (parpol) usai lengser.
Hal ini muncul usai PDIP sudah menyatakan bahwa Jokowi dan keluarganya yaitu Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi, Bobby Nasution bukan bagian dari partai berlambang banteng tersebut.
Adapun hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pada 24 November 2024 lalu.
"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," jelasnya.
Hasto beralasan apa yang dilakukan Jokowi sudah tidak sejalan dengan cita-cita PDIP.
"Cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun republik ini, sudah tidak lagi sejalan di dalam pembicaraan dan praktik-praktik politiknya," jelasnya.
Pasca pernyataan Hasto tersebut, banyak partai yang diisukan menginginkan Jokowi.
Contohnya adalah Golkar lewat pernyataan dari Sekjen, Muhammad Sarmuji.
Dia menegaskan Golkar menyambut baik jika Jokowi memilih partai berlambang pohon beringin tersebut menjadi pelabuhan selanjutnya.
"Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana Golkar menerima orang lain juga," ujar Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Baca juga: Tim Edy Rahmayadi Sebut Kekerabatan Bobby Nasution dan Jokowi Pengaruhi Pilkada Sumut
Selanjutnya, ada Partai Gerindra yang turut mengincar Jokowi. Adapun hal tersebut disampaikan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.
Muzani mengungkapkan bahwa merupakan suatu kehormatan jika mantan Wali Kota Solo itu benar-benar mau bergabung dengan partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan, tentu saja."
"Tetapi kan akhirnya terpulang kepada beliau semua," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
Namun, pandangan berbeda terkait Jokowi disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya.
Jokowi Harusnya Bikin Partai Sendiri
Mulanya, Yunarto menyarankan agar Jokowi tidak masuk ke Partai Gerindra lantaran adanya Prabowo sebagai ketua umum.
Pasalnya, kata Yunarto, ditakutkan adanya 'matahari kembar' di tubuh Partai Gerindra ketika Jokowi dan Prabowo berada dalam satu partai.
Selain itu, dia juga menilai jika Jokowi masuk ke Gerindra, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya akan menjadi 'orang kedua' setelah Prabowo.
"Menurut saya, pilihan yang paling tepat (Jokowi tidak masuk) Gerindra karena di situ ada Pak Prabowo."
"Tidak nyaman pasti konstituen atau pemimpin besar ada dua 'matahari kembar'. Biar bagaimanapun, meski Pak Jokowi mantan Presiden, maka hanya menjadi orang kedua," tuturnya dalam program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Rabu (11/12/2024).
Yunarto pun menyarankan kepada Jokowi jika memang dia perlu untuk kembali masuk dalam kancah politik nasional, maka wajib mendirikan parpol sendiri.
Baca juga: Jokowi Akui Sudah Dilamar Partai Golkar Tapi Belum Berpikir untuk Bergabung
Hal itu berkaca dari Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri; Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Prabowo yang saat ini mendirikan dan memimpin parpolnya masing-masing.
Diketahui, selain Prabowo yang memimpin Partai Gerindra, Megawati juga merupakan Ketua Umum PDIP dan SBY pernah mengemban jabatan serupa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Kini, SBY di Partai Demokrat pun menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
Yunarto mengatakan jika Jokowi hanya bergabung ke salah satu parpol yang sudah berdiri terlebih dahulu, maka dianggap olehnya sebagai penurunan kualitasnya sebagai mantan orang nomor satu di Indonesia.
"Katakanlah jika Pak Jokowi merasa perlu untuk berpartai, menurut saya paling tepat Pak Jokowi membuat partai sendiri. Karena kita melihat dari sosok SBY, Megawati, dan Pak Prabowo yang mereka masing-masing menjadi presiden."
"Jangan terus levelnya nemplok kemudian menjadi anggota partai atau ketua partai tertentu. Dia harus mengembangkan ideologi, visi-misinya, dan pola dia bernegara dari nol dari sebuah partai," katanya.
Yunarto mengungkapkan perlunya Jokowi mendirikan parpol sendiri demi memantapkan legacy dirinya sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Presiden RI.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim/Fersianus Waku)