Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Militer, Connie Bakrie membocorkan sedikit isi dokumen skandal pejabat negara milik Hasto Kristiyanto yang ia simpan di Rusia, minta Iriana jangan tenang.
Connie Bakrie awalnya menjelaskan jika isi dokumen skandal negara yang dinotariskan sedikit banyak menyangkut Mulyono alias nama yang kerap disematkan untuk Joko Widodo.
Namun selain Jokowi, Connie menyebut Iriana Jokowi untuk tidak tenang-tenang saja.
"Ibu Iriana, by the way jangan tenang-tenang buk. Babak ibu belum keluar," ujar Connie dalam YouTube Abraham Samad yang tayang Senin (31/12/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Connie meminta Jokowi sadar di atas langit masih ada langit.
Pasalnya dokumen yang ia bawa tentu menyangkut namanya.
Bahkan tak hanya Hasto, Andi Wijayanto juga disebut memiliki kartu AS keluarga Jokowi.
"Boleh nggak dibocorkan satu saja yang paling urgent dalam dokumen itu. Ada gak keterlibatan 'Mulyono' dalam dokumen tersebut," tanya Abraham Samad dalam laman YouTube-nya, Senin (31/12/2024).
"Saya jawab dengan tegas dan jelas. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya," tegas Connie Bakrie.
Selanjutnya, Connie memastikan dokumen tersebut menyangkut 'Mulyono' alias nama yang kerap disematkan untuk Joko Widodo.
Baca juga: 5 Pihak Desak Hasto Laporkan Bukti Skandal Pejabat Negara, Budiman: Bukan Justru Dibawa ke Rusia
"Bahwa menyangkut 'Mulyono' sedikit banyak pasti. Apakah 'Mulyono' saja? Belum tentu."
"Masih banyak yang lainnya?" tanya Abraham lagi.
"Iya dong," sahut Connie.
Lantas Connie pun menerangkan jika Mulyono tidak melupakan masa-masa dekat dengan Andi Wijayanto.
"Tapi kalau sekarang ditanya lagi, kira-kira apa. Saya mau bocorin aja ya, 'Mulyono' ini lupa ya ketika dia punya Gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto."
"Ini saya masuk ke Andi Wijayanto, seorang Gubernur namanya Andi Wijayanto saya main dengan Lemhanas dengan Lemhanas sejak jaman Pak Muladi."
"Dari jaman bahela, lewat semua sampai jaman Agus. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas. Tidak pernah ada Gubernur sedekat itu dengan presiden. Tiap hari Gubernur ketemu presiden," terangnya.
Andi Wijayanto yang kini digerus isu panas soal kedekatannya dengan seorang waria pun disebutkan oleh Connie.
"Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan berita apalah gak penting soal waria saya gak tahu itu kehidupan pribadi. Saya sudah hapal, kalo orang dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang itu ditakuti," tambahnya.
"Habis mas Andi apa? Mas Hasto. Ketemu siapa, lagi cipika-cipiki. Haduh itu hanya cipika-cipiki terus itu kita anggap ngapain,"
"Jadi kesel saya, sama buzzer-buzzer murahan ini. Pak Andi ini sakit hati pak. Dia orang Makassar, rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik. Track reccord kalian bisa tahu. Emang bisa ngecek yang bocorin yang ngarang-ngarang bikin itu berita itu siapa."
"Jangan salah, Andi juga bisa punya kartu yang tadi saya bilang. Dia punya kartu Ibu Iriana."
"Ibu Iriana, by the way jangan tenang-tenang buk. Babak ibu belum keluar," ujar Connire.
"Jadi salah kali mas Hasto ke Felicia untuk urusan pribadi, aduh gak kelas kita. Hak orang pribadi mau ngapain aja."
"Jadi Mas Andi punya data juga," jelas Connie.
Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli membenarkan dokumen skandal petinggi negara yang disimpan Connie Bakrrie.
"Sekjen PDIP menitipkan beberapa dokumen kepada Ibu Connie Bakrie, waktu terakhir Ibu Connie pulang ke Indonesia," kata Guntur saat wawancara bersama Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (30/12/2024).
Bukti-bukti itu dikatakan Hasto akan dibongkar buntut penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.
Guntur mengatakan, video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.
"Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi," ujar Guntur, Sabtu (28/12/2024).
Mengenai publikasi video skandal tersebut, Guntur menyebut hal itu kapan saja bisa dilakukan.
Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi eks calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi.
Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya.
"Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya."
"Ada soal petinggi penegak hukum yang kewenangannya disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa."
"Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa," tegas Guntur.
Terkait hal itu, sejumlah pihak pun mendesak Hasto untuk blak-blakan membuka bukti tersebut.
1. Budiman Sudjatmiko: Kalau Memang Benar, Silakan
Mantan politisi PDIP yang kini bergabung dengan Gerindra, Budiman Sudjatmiko, mempersilakan Hasto Kristiyanto untuk melapor jika memang benar memiliki bukti skandal pejabat negara.
Namun, ia mempertanyakan, mengapa bukti-bukti itu justru dititipkan ke Connie Bakrie di Rusia, dibandingkan diserahkan ke aparat penegak hukum (APH) untuk diusut.
"Kalau itu memang benar (punya bukti), silakan (lapor). Kalau ada indikasi pelanggaran hukum, laporkan."
"Bukan dilaporkan ke lembaga hidrasi Rusia," kata Budiman, Senin (30/12/2024).
"Ya kalau masalah Indonesia, ya laporkan ke aparat penegak hukum di Republik Indonesia, bukan dibawa ke Rusia," sindirnya.
2. Mardani Ali Sera: Dibuka Saja
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, turut berkomentar soal klaim Hasto Kristiyanto mengenai bukti skandal pejabat negara.
Merdani mendesak agar bukti-bukti tersebut dibuka saja jika memang benar ada.
"Dibuka aja kalau ada, kan kalau (ada) fakta hukum," katanya, Senin.
Lebih lanjut, Mardani mengatakan, biarkan pengadilan yang menentukan apakah bukti-bukti milik Hasto tersebut merupakan fakta hukum atau bukan.
"Kalau bukan fakta hukum, ya mungkin nanti pengadilan yang akan menentukan. Kita negara hukum, kok," tegas dia.
Mardani lantas kembali menekankan agar bukti-bukti itu segera dibuka publik.
Terlebih, Guntur Romli sebelumnya menyinggung soal bukti upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
Hal itu, kata Mardani, justru sangat ditunggu publik.
Baca juga: PDIP Enggan Lapor ke KPK soal Klaim Hasto Punya Bukti Skandal Pejabat Negara: Bisa Jadi Bumerang
"Itu termasuk yang ditunggu publik, dan karena itu, kalau pandangan saya tetap, kalau itu fakta hukum monggo dibuka, dan Pak Prasetyo Hadi, Mensesneg kita sangat lugas, monggo saja," pungkasnya.
3. Mensesneg, Prasetyo Hadi: Emangnya Ada?
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, justru meragukan keabsahan bukti-bukti yang diklaim Hasto Kristiyanto.
Meski demikian, Hadi menyarankan Hasto agar menyampaikan bukt-bukti skandal pejabat negara jika memang ada.
"Ah emangnya ada? Kalau ada ya disampaikan saja," kata dia, Sabtu (28/12/2024).
Indonesia, lanjut Hadi, merupakan negara yang berlandaskan hukum.
Karena itu, bukti-bukti yang diklaim dimiliki Hasto, tentunya harus bisa dibuktikan secara hukum.
"Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah," tukas dia.
4. Ketua Relawan JoMan, Noel Ebenezer: Buktikan!
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer alias Noel, menantang Hasto Kristiyanto dan PDIP untuk menunjukkan eksistensi bukti-bukti skandal pejabat negara.
"Satu juga persen, nggak ada tuh (bukti skandal pejabat negara), satu juta persen juga kami tuntut supaya itu ada, buktikan," kata Noel, Jumat (27/12/2024).
Ia juga mengingatkan PDIP agar tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Noel mencurigai, ancaman dari PDIP adalah bentuk kekhawatiran atas penetapan tersangka terhadap Hasto.
"Jangan membuat orkestrasi yang sebetulnya saya yakin beliau tidak mampu membuktikannya."
"Dia tidak akan berani mengeluarkannya tapi kita juga ingin tahu, yang pasti saya katakan tidak mungkin ada, kalau dia bilang banyak ya buktiin aja," tantang Noel.
5. KPK: Laporkan Saja
Terkait klaim Hasto Kristiyanto, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, meminta Sekjen PDIP itu untuk melaporkan bukti-bukti yang dimiliki ke aparat penegak hukum (APH).
Baca juga: Eks Penyidik KPK Sarankan Hasto Jadi JC, Sebut Bakal Dilindungi, PDIP: Apa Bisa Dipercaya?
Sebab, kata Tessa, KPK sebagai lembaga anti-rasuah, berharap siapapun yang memiliki informasi mengenai dugaan korupsi, bisa segera melaporkan.
"KPK berharap siapapun yang memiliki informasi tentang adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk bisa melaporkan hal tersebut kepada APH yang berwenang menangani perkara korupsi," ujar Tessa kepada Kompas.com, Minggu (29/12/2024).
Karena itu, Tessa menyarankan agar Hasto melapor ke KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung), atau Polri.
Ia pun memastikan APH akan menindaklanjuti laporan Hasto sesuai prosedur.
"Agar dapat dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku," tukas Tessa.
(Tribunnews.com/ Siti N/ Faryyanida Putwiliani/Pravitri Retno W)