Guntur menilai ucapan itu adalah bukti melakukan intervensi.

"KPK juga harus memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon terkait dugaan obstruction of justice yang mengindikasikan pernyataan Effendi Simbolon itu Jokowi membantu merintangi penyidikan kasus HM (Harun Masiku)," kata Romli kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).

Sebab menurutnya, ucapan Effendi terkait bantuan Jokowi untuk Hasto di kasus Harun Masiku justru membenarkan asumsi publik bahwa saat masih menjabat sebagai kepala negara melakukan intervensi.

"Kalau maksud ucapan Effendi Simbolon 'Jokowi membantu Mas Hasto dalam kasus Harun Masiku', artinya ucapan Effendi Simbolon membenarkan asumsi publik kalau Jokowi bisa mengintervensi KPK, berarti benar kalau KPK jadi alat Jokowi selama ini," ucapnya.

Terlepas dari pernyataan Effendi, menurut Romli, Hasto tak pernah merasa dibantu oleh Jokowi terkait kasus Harun Masiku.

Jika dari awal bantuan itu ada, maka seharunya kasus tersebut sudah dikubur sejak awal.

"Justru yang dirasakan malah kasus HM ada kekuatan 'tangan-tangan kekuasaan' yang memakai kasus ini untuk menyerang sekjen dan PDI Perjuangan. Siapa yang bisa menggerakan KPK? Kalau benar kata Effendi Simbolon, maka tentu Jokowi," kata Romli.

Baca juga: Sindiran Eks Kader PDIP Effendi Simbolon ke Hasto: Mas, Pak Jokowi Itu yang Ikut Menjaga Anda Loh

Sekadar informasi KPK menjadwal ulang pemeriksaan Hasto Kristiyanto pada Senin, 13 Januari 2025 setelah sempat tak memenuhi panggilan penyidik pada Senin (6/1/2025). 

Kuasa hukum Hasto, Johannes Tobing memastikan akan menghadiri panggilan KPK pada Senin pekan depan.

"(Hasto) Akan hadir, akan hadir (ke KPK)," kata Johannes di rumah hasto kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (7/1/2025).

Johannes sendiri mengatakan pihaknya sudah menerima surat panggilan kedua yang dilayangkan penyidik KPK setelah Hasto tak bisa hadir memenuhi panggilan.

"Sudah sudah kita terima (surat panggilan) nanti tanggal 13 (Januari)" ucapnya.

Selain itu, KPK pun sudah melakukan penggeledahan terhadap dua rumah Hasto di Bekasi Jawa Barat dan Kebagusan Jakarta Selatan padan Selasa (7/1/2025).

Menyikapi penggeledahan tersebut, Juru Bicara DPP PDIP Chico Hakim menilai penggeledahan yang dilakukan KPK bagian dari drama.