Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ronny Talapessy, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto saat ini adalah 'KPK edisi Jokowi'.
Pernyataan Ronny Talapessy yang menyebut KPK edisi Jokowi disampaikan saat membuka konferensi pers, Kamis (9/1/2025).
PDIP menilai kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto tidak terlepas dari campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Ronny Talapessy mengatakan pihaknya mendengar informasi adanya target menahan Hasto Kristiyanto sebelum pelaksanaan kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
Ronny juga menilai penahanan Hasto Kristiyanto diduga bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi PDIP.
"Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya," ungkap Ronny.
Menurut Ronny, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan penggeledahan kediaman Hasto Kristiyanto dinilai tidak menunjukkan upaya murni penegakan hukum.
"Tetapi merupakan bagian dari operasi politik, dengan mentarget mengganggu atau mengawut-awut internal partai menjelang kongres," ungkapnya.
KPK Edisi Jokowi
Cuaca NTT Hari Ini 31 Juli 2023, BMKG: Waspada Meluasnya Angin Kencang dan Kebakaran Hutan dan Lahan
Prediksi BMKG Cuaca NTT Hari Ini 16 Oktober 2023, Waspada Angin Kencang di Kota dan Kabupaten Kupang
"Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK edisi Jokowi," ungkap Ronny.
Hal ini dikatakan karena proses seleksi pimpinan KPK dilakukan di ujung pemerintahan Jokowi.
Baca juga: Sejumlah Keganjilan KPK dalam Penanganan Kasus yang Menjerat Hasto Kristiyanto Versi Tim Hukum PDIP
Padahal, kata Ronny, banyak pihak menyarankan agar proses itu dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Di akhir kekuasaannya, mantan Presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi (pimpinan KPK) dan menyerahkannya kepada pemerintahan presiden Prabowo, yang pada saat itu tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik," kata Ronny.
Lanjut Ronny, sehari setelah dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda yang diduga sebagai bentuk kriminalisasi terhadap PDI Perjuangan melalui Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap demokrasi yang dilakukan Jokowi.
"KPK yang kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyeludupan nikel mentah, skandal izin tambang blok Medan yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya," ungkap Ronny.