Baca tanpa iklan
Salah satu puncak kekecewaan pegawai Kemendikti Saintek adalah pemecatan seorang pegawai di bagian rumah tangga, Neni Herlina.
Pemecatan ini diduga berkaitan dengan masalah pergantian meja kerja di ruang kerja Menteri Satryo.
Neni mengungkapkan permintaan pergantian meja tersebut datang dari istri Menteri Satryo.
Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Togar M Simatupang, menyatakan setelah aksi demo pagi itu, sekitar pukul 19.30 WIB, Menteri Satryo bertemu dengan pihak-pihak terkait, termasuk Neni Herlina, Angga, dan Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno.
Dalam pertemuan tersebut, terjadi perbincangan mengenai aspirasi, perbedaan yang ada, hingga rekonsiliasi.
Togar M Simatupang mengungkapkan Neni Herlina dan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro telah berdamai.
Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan telah melaporkan polemik yang terjadi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya (Mayor Teddy).
Menanggapi tuduhan mengenai sikap arogansi dan penamparan, Satryo membantah keras dan menambahkan bahwa pihaknya sedang melakukan "bersih-bersih" untuk mengatasi kegiatan yang dianggap pemborosan.
Kemudian terbaru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menjadi sorotan karena kebijakannya yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg.
Per 1 Februari 2025, pemerintah mengatur masyarakat hanya bisa membeli gas melon tersebut melalui pangkalan resmi Pertamina dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Akibat kebijakan ini, terjadi antrean panjang warga di pangkalan-pangkalan gas resmi, karena gas melon tidak lagi dijual di warung-warung dekat rumah.
Menanggapi keluhan warga dan membludaknya antrean di pangkalan gas resmi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg mulai Selasa (4/2/2025).
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, pada Rabu (5/2/2025).
Massa aksi tersebut meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipecat karena kebijakannya dianggap menyusahkan rakyat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kebijakan tersebut diterapkan untuk mengatasi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran dan untuk menertibkan permainan harga yang membuat elpiji sering dijual lebih mahal dari HET yang ditetapkan pemerintah.
Dengan dibatalkannya aturan yang membatasi pembelian elpiji hanya di pangkalan resmi, pengecer kini bisa kembali menjual gas melon.
Menteri Bahlil menambahkan bahwa para pengecer akan diubah menjadi sub-pangkalan dan bekerja sama dengan PT Pertamina.
Pengecer ini akan dilengkapi dengan aplikasi untuk memonitor penjualan elpiji, khususnya ukuran 3 kg.
(Tribunnews/Igman/Yohanes Liestyo Poerwoto/Apfia Tioconny Billy/Malau)