TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Meski Pemilu 2029 masih empat tahun lagi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan publik atas maraknya modus baru politik uang. Dari penggunaan relawan bayangan hingga pemberian doorprize bernilai fantastis, praktik ini dinilai mengancam integritas demokrasi sejak dini.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, secara statistik jumlah kasus tindak pidana politik uang pada Pemilu 2024 memang terlihat menurun dibandingkan Pemilu 2019.

Namun, ia menekankan bahwa di lapangan praktik tersebut tetap berlangsung dengan memanfaatkan celah regulasi.

Menurutnya, penurunan jumlah kasus bukan berarti praktik politik uang berkurang, melainkan adanya perubahan kategori dalam ketentuan pidana.

“Karena ada tindak pidana politik uang yang dikategorikan misalnya bagi-bagi hadiah dikategorikan tidak sebagai politik uang,” kata Bagja, Sabtu (29/11/2025).

Ia menambahkan, penggunaan bantuan sosial juga dibedakan dalam ketentuan pidana sehingga tidak tercatat sebagai politik uang.

Bagja menilai praktik politik uang di lapangan tidak mengalami penurunan signifikan, hanya berubah modus.

Salah satu yang mendapat perhatian khusus adalah penggunaan relawan yang tidak tercantum dalam struktur tim kampanye resmi untuk membagikan uang kepada pemilih.

Selain itu, penggunaan doorprize sebagai kedok politik uang dinilai semakin marak.

Pada Pemilu 2019 terdapat pembatasan nilai doorprize sebesar Rp1 juta per orang, namun aturan tersebut dihapus pada Pemilu 2024. 

Tanpa pembatasan, hadiah doorprize justru semakin besar, mulai dari rumah hingga paket umroh.

Baca juga: Komisi Reformasi Polri Peroleh Ribuan Masukan Publik, Jimly: Mandat Presiden Tak Bisa Dinegosiasikan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024.

Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menilai politik uang adalah kejahatan luar biasa yang tidak cukup ditangani dengan instrumen hukum semata, melainkan juga dengan pendekatan etika dan membangun kesadaran krisis di kalangan penyelenggara pemilu.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai politik uang masih marak dan melemahkan demokrasi sehingga aturan pendanaan kampanye harus segera direformasi. Ia mendorong adanya pelaporan donasi secara real time, pembatasan pengeluaran, serta subsidi negara bagi partai politik yang bersih. 

“Politik uang, mari kita jujur. Di terlalu banyak sudut sistem politik kita, demokrasi telah menjadi pasar. Suara dibeli. Jabatan publik menjadi investasi, bukan panggilan,” ujar AHY dalam acara Proklamasi Democracy & ITS Impact on Global Politic di DPP Partai Demokrat, Jakarta, dikutip Kompas.com, Senin (21/7/2025).