TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menilai rencana debat ilmiah terbuka antara Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar sebagai langkah yang tidak tepat.

Rocky bahkan menyebut rencana adu argumen tersebut sebagai peristiwa yang absurd.

“Ini debat yang paling absurd. Kalau Uceng debat sama Menteri Pertahanan, itu masuk akal. Kalau Pigai debat sama Menteri Dalam Negeri, itu masuk akal. Ini dua orang yang betul-betul datang dari bus kota yang sama, bus HAM yang sama. Itu mau debat,” kata Rocky dalam kanal YouTube pribadinya, Sabtu (28/2/2026).

Menurutnya, perdebatan terbuka tersebut berisiko lebih menonjolkan sensasi ketimbang substansi. Ia pun menyarankan agar rencana debat tersebut dibatalkan.

“Saya ingin ini dihindari, dihalangi saja, dibatalkan. Sensasinya akan lebih tinggi dari sekadar substansi,” ujarnya.

Rocky menilai baik Pigai maupun Zainal sama-sama memahami isu hak asasi manusia secara mendalam.

Ia menyebut Zainal menguasai aspek substansi hingga filosofi HAM, sementara Pigai terlibat langsung dalam perumusan regulasi yang berkaitan dengan penghormatan hak asasi.

“Profesor Uceng pasti mengerti substansi bahkan filosofi dari hak asasi manusia. Tapi Pigai terlibat dalam pembuatan regulasi untuk merawat penghormatan kepada hak asasi manusia,” ucapnya.

Ia khawatir format debat terbuka, terutama di televisi, justru memunculkan persepsi seolah-olah hak asasi manusia ditentukan oleh siapa yang menang dalam adu argumen.

“Seolah-olah kalau Pigai yang menang, HAM itu ditentukan oleh Pigai. Kalau Uceng yang menang, HAM itu ditentukan oleh Uceng. Itu artinya akan ada pembelahan lagi tentang isu itu,” tuturnya.

Rocky menegaskan bahwa secara prinsipil, HAM tidak perlu diperdebatkan dalam format menang-kalah karena sifatnya sudah universal.

“HAM itu sudah final. Dia sifatnya universal. Dia datang dari nature manusia untuk saling merawat kemerdekaan,” katanya.

Ia juga mengingatkan kemungkinan adanya pihak ketiga yang memanfaatkan kegaduhan publik dari debat tersebut.

“Karena ada pihak ketiga nanti akan numpang untuk mengacak-acak masyarakat sipil. Tentu akan ada yang tepuk tangan. Tapi apa artinya tepuk tangan?” ujarnya.

Menurut Rocky, diskursus mengenai HAM memang penting, tetapi harus dibedakan antara perdebatan kebijakan dengan perdebatan filosofis. Ia menilai ruang talkshow televisi bukan tempat yang tepat untuk membedah fondasi intelektual HAM secara mendalam.