TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan pentingnya menjaga kualitas kritik dalam kehidupan demokrasi. 

Dia mengingatkan agar setiap kritik terhadap pemerintah disampaikan secara rasional, objektif, dan berbasis fakta, serta tidak didorong oleh kepentingan tertentu yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Menurut dia, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi.

Namun demikian, ia menilai praktik kritik belakangan ini kerap keluar dari nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi.

“Sekarang ini banyak orang yang berjuang atas nama keadilan tetapi dilakukan secara tidak adil. Berjuang demokrasi tetapi dengan cara yang tidak demokratis. Mengusung nilai tetapi dengan cara yang tidak bernilai,” kata Idrus, kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Ia menegaskan bahwa sikap kritis dalam proses demokratisasi harus tetap berlandaskan komitmen kebangsaan serta berpedoman pada ideologi negara dan aturan hukum yang berlaku.

“Sikap kritis dalam proses demokratisasi sejatinya dijalankan atas dasar komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia, taat asas, dipandu oleh ideologi dan falsafah Pancasila serta aturan perundang-undangan, juga rasional, objektif, logis, dan faktual,” ucapnya.

Pernyataan Idrus ini disampaikan di tengah dinamika politik yang berkembang, termasuk meningkatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya telah mengantongi data intelijen terkait pihak-pihak yang diduga membiayai sejumlah pengamat politik.

“Saya punya data-data intelijen. Kalau dulu saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya. Tiap hari saya dapat laporan intel. Saya sudah tahu siapa yang membiayai,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Idrus juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan di balik aliran dana dalam ruang diskursus publik.

“Kalau ada dana diberikan kepada seseorang tentu tidak mungkin tanpa tujuan. Pasti ada komitmen di balik itu. Ini patut dicurigai ada kepentingan tertentu,” ujarnya.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam merespons kritik, bukan tindakan represif.

“Pemerintah tidak perlu represif. Yang penting mengajak semua pihak menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar kita bersama yang harus kita rawat,” ucapnya.