TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Saiful Mujani dilaporkan atas kasus dugaan penghasutan ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut dibuat Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur pada Rabu (8/4/2026) malam.

Perkara teregister dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 8 April 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya pelaporan terhadap Saiful Mujani.

"Iya benar dilaporkan Rabu 8 april 2026 sekira jam 21.30 WIB," ungkapnya saat dikonfirmasi Kamis (9/4/2026).

Pelapor menyematkan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) atas laporan yang dibuatnya.

Pasal 246 UU 1/2023 mengatur tentang tindak pidana penghasutan untuk melawan penguasa umum atau melakukan tindak pidana. 

"Dilaporkan terkait Pasal 246 UU 1/2023," tegas Budi.

Budi mengatakan untuk laporan ini masih dalam proses penyelidikan.

Tak hanya Saiful Mujani, aktivis sosial yang juga tokoh NU Islah Bahrawi turut dilaporkan.

Respons Saiful Mujani

Terpisah, Saiful Mujani menanggapi soal pelaporan terhadap dirinya tersebut.

Menurutnya laporan polisi hak warga negara.

"Langkah yang sah tapi karena ini berada dalam wilayah civil society dan berada dalam bentuk sikap dan opini maka sebaiknya ditanggapi saja. Tidak bagus untuk demokrasi kalau melibatkan negara (polisi) ikut ngurusin opini dan sikap politik warga," kata pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tersebut.

"Kecuali saya sudah menciderai orang lain secara fisik atau menghilangkan kebebasan dan hak orang lain. Bantah aja, kritik lawan kritik. tapi tak apa kalau ingin menunjukkan secara lebih jelas bahwa negara ini udah jadi makin fasis," tambah Saiful Mujani.

Duduk Pekara

Dugaan penghasutan yang dilakukan Siaful Mujani menjadi perbincangan publik.