Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan standar minimum peralatan anggota dalam pengamanan unjuk rasa atau demo.

Sekretaris KPRP Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri menegaskan ke depan anggota Polri dilarang keras menganggap pengunjuk rasa sebagai musuh atau lawan.

Hal ini menjadi salah satu poin krusial dalam laporan akhir reformasi Polri yang diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).

"Ke depan diatur di sini (rekomendasi)bharus mengedepankan de-eskalasi diatur juga bagaimana menyikapi para pengunjuk rasa itu bukan lagi sebagai musuh atau lawan," ujar Akhmad Dofiri saat memberikan penjelasan di Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Perubahan paradigma ini bukan tanpa alasan. 

KPRP dibentuk oleh Presiden Prabowo sebagai respons atas desakan publik setelah kerusuhan besar yang pecah pada akhir Agustus 2025 lalu.

Dalam poin operasional yang disusun KPRP, penanganan massa harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih lembut atau deeskalasi untuk mencegah bentrokan fisik yang memakan korban.

Dofiri menyebut, Polri harus menggunakan standar peralatan yang lebih humanis dalam menghadapi demonstrasi.

Penggunaan kekuatan harus menjadi jalan paling terakhir dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat.

"Peralatan yang digunakan harus lebih humanis. Bagaimana pergelaran kekuatan di lapangan, patroli, hingga penanganan unjuk rasa, semua ada rekomendasi lengkapnya di sini," kata mantan Wakapolri tersebut sambil menujuk buku yang berisi rekomendasi untuk Presiden.

Dofiri menjelaskan, reformasi di bidang operasional ini menyasar tiga fungsi utama Polri, yakni Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), Penegakan Hukum, serta Perlindungan dan Pelayanan.

Khusus untuk pengamanan demo, KPRP menekankan pentingnya pendekatan persuasif yang mengedepankan dialog guna mencegah terjadinya gesekan di lapangan sejak dini.

Langkah ini juga harus didukung dengan penerapan standar peralatan baru berupa instrumen pengamanan yang tidak provokatif namun tetap efektif dalam menjaga ketertiban.

Selain itu, aspek transparansi digital menjadi poin krusial, di mana penggunaan teknologi seperti rekaman video di lokasi aksi akan dioptimalkan untuk memantau secara langsung perilaku anggota Polri saat tengah menghadapi massa.