Baca tanpa iklan
Dengan demikian, dibutuhkan 3.402 personel untuk mengoperasikan UPPKB.
Sayangnya, saat ini personel yang tersedia hanya 473 orang atau masih kurang 2.929 orang. “Melihat progres selama ini, saya belum berani optimistis zero ODOL bisa tercapai 2023,” ujarnya.
Kendati begitu, dia menilai sejumlah perbaikan yang signifikan sudah mulai dilakukan di ruas-ruas jalan tol oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam mengusulkan agar pemberlakuan zero ODOL (Over Dimension Over Load) diberlakukan pada tahun 2025 ketika semua pihak yang terlibat telah siap baik secara infrastruktur maupun kebijakan penerapannya.
“Pada prinsipnya Kemenperin mendukung untuk menjalankan kebijakan bebas ODOL pada tahun 2023. Tapi, persoalannya kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang telah menurunkan utilisasi dari industri nasional kita,” ujarnya.
Dia juga memandang perlu adanya pembenahan terlebih dahulu terhadap beberapa hal sebelum menjalankan zero ODOL ini. Pertama adalah penyesuaian KEUR/KIR yang ada terhadap desain kendaraan dan kelas jalan. Kedua, kebijakan penerapan multiaxle. Ketiga, peningkatan kualitas daya dukung jalan sesuai kelas jalan.
“Dengan pembenahan ketiga hal tersebut menurut hemat kami akan meminimalkan biaya pengadaan jumlah truk, dan tentunya investasi yang besar yang harus dilakukan oleh industri nasional,” ucapnya.