Baca tanpa iklan
"Cukup memungkinkan dapat lebih, meski itu sulit. Tapi kalau satu hampir pasti," ungkap Pasek.
Menurutnya yang menjadi dasar penentuan jatah menteri tidak melihat persentase tiap provinsi.
Tapi tetap jumlah suara keseluruhan di Tanah Air.
"Secara jumlah Bali kan tidak terlalu besar walau besar secara prosentase," ujar Pasek, yang saat dihubungi sedang berada di Turki.
Politikus yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Hanura ini menyebutkan adanya pertimbangan kepentingan nasional dalam konfigurasi menteri.
Karena itu dirinya meminta semua pihak untuk menyerahkan kepada Jokowi-Ma'ruf dalam menyusun kabinetnya.
"Banyak pertimbangan untuk kepentingan nasional dalam konfigurasi menteri. Jadi kita serahkan ke Presiden Jokowi saja," paparnya.
Saat disinggung mengenai peluangnya untuk menjadi menteri kabinet Jokowi jilid II, Pasek tidak mau berandai-andai dan berharap.
Apalagi, partainya saat ini tidak lolos Parliamentary Threshold (PT) 4 persen.
"Kecil kemungkinan sehingga jangan terlalu berharap. Bali pasti rekomendasi dari merah (PDIP--red). Harus realistis membaca peta politiknya," ucap GPS, yang kini kembali aktif sebagai pengacara.
Sementara anggota TKN Jokowi-Ma'ruf lainnya, I Gusti Putu Artha, menyebut peluang Bali mendapat dua kursi menteri terbuka lebar.
Hanya saja, ia meminta semua pihak menyerahkan kepada Jokowi untuk memilih siapa pun yang akan menjadi pembantunya di kabinet.
"Jokowi harus memperhatikan keterwakilan profesional, parpol, dan pluralitas bangsa. Maka saya pikir Bali mesti memahami suasana ini dan menyerahkan Jokowi mengambil keputusan," katanya.
Mengenai peluang dirinya untuk menjadi menteri Jokowi, politikus yang kini duduk sebagai Ketua Komisi Saksi Nasional (KSN) DPP NasDem ini mengaku menyerahkan hal tersebut kepada partai.