News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

RUU Pilkada

Gubernur Kaltim: Dipilih Rakyat Lebih Nikmat

Editor: Budi Prasetyo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (7/2/2014) usai berkoordinasi dengan pimpinan KPK. Total 12 Gubernur mengikuti acara pemaparan mineral dan batubara (minerba) yang bertujuan untuk menertibkan sektor pertambangan di wilayahnya masing-masing. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

TRIBUNNEWS.COM.SAMARINDA,– Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Faroek Ishak, tidak sepakat dengan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pilkada). Menurut dia, seorang pemimpin akan lebih baik jika dipilih langsung oleh rakyatnya.

“Saya setuju untuk pemilihan gubernur saya setuju dipilih langsung, daripada di tangan DPRD,” kata Awang, Rabu (10/9/2014).

Dari pemilu demokrasi itu pula, Awang kini sangat menikmati posisinya sebagai orang nomor satu di Kaltim. Pasalnya, masyarakat Kaltim sendiri yang memercayakan nasib Kaltim lima tahun kepadanya.

“Kalau saya, sangat menikmati kalau dipilih langsung oleh rakyat. Sebab, kita mendapat legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat langsung,” ungkapnya.

Awang pernah kalah dalam pemilihan gubernur melalui voting DPRD Kaltim. Kemudian dia mengikuti pemilihan Bupati di Kutai Timur dan menduduki peringkat satu oleh voting DPRD Kutim.

Pemilihan itu begitu cepat dan hasilnya juga sah. Karena itu, dia lebih mendukung pemilu dengan berdemokrasi pada rakyat ketimbang pemilu yang sangat singkat.

“Saya sudah pernah menang dan kalah pada pemilihan yang dilakukan DPRD. Kalah di tingkat provinsi, menang di pemilihan Bupati. Tapi saya jadi gubernur dua periode dalam pemilihan langsung oleh masyarakat, lebih memuaskan hasilnya,” ungkap dia.

Meski demikian, demokrasi yang dimaksudnya adalah Pemilu untuk Gubernur, sedangkan untuk pemilihan bupati/walikota, Awang tidak mau berkomentar lantaran Awang mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut ke DPR RI.

“Saya setuju demokrasi untuk gubernur, kalau untuk Bupati/Walikota, saya tidak berani komentar. Kita lihat keputusan DPR RI saja,” pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini