News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Fadjroel Rahman Ingin Maju Jadi Gubernur Kalsel

Editor: Anita K Wardhani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Aktivis anti korupsi, Fadjroel Rahman (tengah) dan Maman Imanulhaq (kanan) memotong rambutnya di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/3/2013). Mereka melakukan hal tersebut untuk memenuhi janji setelah mantan Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi proyek Hambalang. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Aktivis antikorupsi yang sudah malang melintang di level nasional bakal meramaikan bursa bakal calon kepala daerah Kalimantan Selatan. Dia adalah Muhammad Fadjroel Rahman. Pria kelahiran Banjarmasin 17 Januari 1964 ini merasa terpanggil untuk ikut berperan membangun Banua.

Melalui akun Twitter-nya, Fadjroel Rachman@fadjroeL, dia menyampaikan rencananya itu. Bahkan, Fadjroel mulai menggalang dukungan dengan membikin hashtag #FadjroelKalsel1. Banyak orang dari berbagai kalangan memberikan dukungan pada pria yang pernah dipenjara karena menentang rezim Orde Baru ini. Dukungan mengalir mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga gitaris band Slank, Abdee Negara.

Lantas, apa yang membuat pria pemegang gelar doktor Bidang Manajemen Keuangan dan Moneter, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia ini mau turun ‘gunung’ bersaing dengan kandidat calon gubernur atau wakil gubernur lainnya?

Kepada Banjarmasin Post (grup Tribunnews.com), Fajroel mengaku terpanggil ingin memajukan Kalsel. Apalagi begitu tahu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalsel 2015 cuma Rp 5,5 triliun. “Saya kaget, ternyata APBD Kalsel kecil. Sangat jauh dibandingkan dengan daerah lain seperti Jakarta. Padahal potensi alamnya sangat besar,” katanya.

Selain itu, pembagian produk domestik bruto (PDB) Indonesia menurut Fadjroel tidak merata. Pulau Jawa mendapat bagian 60 persen, baru Sumatewra (20 persen) dan 20 persen sisanya dibagi Kalimantan, Sulawesi, Kalimantan serta Papua.

Dia pun tertarik untuk membentuk otonomi khusus (Otsus) Kalimantan. Namun, ada dua hal yang harus diwujudkan yakni infrastrukur dan sumber daya manusia (SDM). “Saya pikir dua hal itu menjadi kunci terwujudnya Otsus Kalimantan, demikian pula berlaku untuk kemajuan Kalsel,” kata lelaki yang aktif menjadi narasumber ekonomi-politik-hukum di televisi nasional ini.

Fadjroel menyadari, untuk menjadi bakal calon gubernur tidak mudah. Apalagi denagn sistem pemilihan umum di Indonesia yang menjadikan kandidat bermodal besar berpeluang untuk memenangkan persaingan. Namun, dia mengaku memiliki tiga modal daysar yang kuat.

Pertama, dia memiliki modal politik karena sukses sebagai aktivis termasuk aktivis antikorupsi. Dia juga berpengalaman membantu mengantar rekan-rekannya menjadi kepala daerah bahkan presiden. Seperti Joko Widodo dan Ganjar Pranowo.

Kedua, Fadjroel merasa memiliki modal sosial. Sebagai aktvitis, dia memiliki banyak teman dari LSM hingga ke pemerintahan. Sebagai lulusan S3 UI dan S1 Jurusan Kimia ITB, Fadjroel punya banyak kolega di bidang pendidikan.

Modal ketiga, adalah modal budaya. Menurut dia, sebagai putra Banua di memiliki garis keturunan dan mulai Kotabaru hingga kawasan Banua Anam. “Adapun untuk modal ekonomi bisa menyusul kemudian. Setidaknya saya memiliki tiga modal itu,” ucapnya.

Mengenai jalur yang dipilih, apakah independen atau partai, Fadjroel masih mempertimbangkannya. Dia masih melihat perkembangan revisi UU Pilkada, terutama terkait pencalonan kepala daerah sendirian atau berpasangan dengan wakilnya. Sebab, kalau bisa berpasangan, menurut Fadjroel peluangnya lebih terbuka, tidak hanya menjadi calon gubernur tapi juga bisa untuk calon wakil gubernur.

“Kalau misalnya tidak bisa lewat jalur partai, saya siap untuk mencalon lewat jalur independen. Apalagi jika Pilkada digelar 2016 mendatang,” ujarnya.

Seandainya terpilih jadi gubernur, Fadjroel ingin Kalsel menjadi provinis pertama yang memiliki kantor perwakilan komisi pemberantasan korupsi (KPK) di daerah. Menurut dia, jika itu terwujud maka penggunaan APBD lebih mudah diawasi demi terciptanya pemerintahan yang bersih.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini