Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Raka F Pujangga
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Saat ini biaya logistik di Terminal Peti Kemas Semarang makin membengkak. Hal itu terjadi diduga karena persoalan birokrasi yang tumpangtindih antar kementerian.
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Tengah berharap adanya sinkronisasi aturan antar kementerian di pelabuhan yang masuk ranahnya tiga kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.
Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) akan bekerja sama dengan Bea Cukai untuk menekan angka kepadatan lapangan penumpukan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) yang saat ini mencapai 80 persen.
General Manager Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS), Arief Prabowo menjelaskan, saat ini pihaknya telah memberlakukan tarif progresif untuk mengurangi penumpukan peti kemas di lapangan penumpukan.
Namun diakuinya, penumpukan peti kemas khususnya di container yard (CY) impor masih terjadi di lapangan.
"Bahkan terkadang secara administrasinya sudah beres. Cuma dari importirnya yang tidak segera mengeluarkannya," jelas dia, Minggu (23/7/2017).
Namun ketika ditanya terkait alasan importir tidak mengeluarkan kontainer itu pihaknya enggan berkomentar.
"Saya tidak tahu alasannya apa, importir itu yang tahu ada masalah apa sebenarnya," jelas dia.
Pihaknya mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Bea Cukai dan importir yang tergabung dalam Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).
"Kami minta pengusaha importir untuk mengurus dokumen secara lengkap untuk percepatan," jelasnya.
Sebab tingginya penumpukan di sana juga akan dapat mengganggu aktivitas bongkar muat TPKS.
"Karena kami prinsipnya cepat bongkar, cepat keluar. Kalau dibiarkan menumpuk bagaimana, standarnya empat hari sudah keluar," jelas dia.
Kapasitas CY impor TPKS Semarang saat ini sebesar 400 ribu Teus atau 50 persen dari kapasitas keseluruhan yakni 800 ribu teus.
Itu berarti, penumpukan kontainer itu membuat CY yang bisa digunakan untuk aktivitas bongkar hanya 20 persen saja atau 80 ribu Teus.
"Kondisi penumpukan yang terjadi sekarang itu hanya dari blok impor yang kapasitasnya 400 ribu Teus," jelas dia. (*)