Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Medan, Jefri Susetio
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diduga tidak menyalurkan uang bantuan sosial rumah ibadah sesuai keputusan Gubernur Sumut. Pasalnya, tidak sedikit rumah ibadah yang tidak menerima uang bansos 2017.
Berdasarkan keputusan Gubernur Sumut tentang daftar penerima hibah berupa uang P-APBD 2017, tercatat ada 1847 rumah ibadah yang menerima bansos. Tapi, pada kenyataannya banyak pengurus rumah ibadah tidak menerima uang tersebut meskipun terdaftar.
Pengurus Masjid Nurul Hidayah, Sei Agul, Medan Barat, Kusmini, meneteskan air mata saat Tribun Medan/Tribun-Medan.com, memperlihatkan daftar penerima bansos. Ia mengakui, pernah mengantarkan proposal renovasi pembangunan masjid.
Tapi, hingga akhir Desember 2017, belum ada informasi ataupun pemberitahuan tentang kejelasan proposal yang mereka layangkan. Saking girangnya melihat daftar penerima bansos yang disodorkan Tribun Medan, ia berulangkali mengucap syukur kepada Tuhan.
"Alhamdulilah sekali ya Allah. Dimana-mana masjid cantik, sehingga kami pengin melakukan renovasi," ujarnya sembari menyeka air mata di pipinya saat beberapa pekan lalu.
Perempuan paru bayah ini menambahkan, pengurus masjid berencana melakukan renovasi. Seperti, mengganti pintu dan jendela kaca. Apalagi, pintu dan jendela sudah keropos karena banyak rayap.
Selama ini, kata dia, pembangunan masjid ataupun renovasi mengandalkan sumbangan dari jemaah. Karena itu, ia bersama beberapa pengurus masjid mencari alternatif pembiayaan seperti mengajukan proposal kepada Pemprov Sumut.
Menurutnya, tidak gampang mengajukan proposal bantuan sosial rumah ibadah karena pemohon harus berulangkali datang ke Pemprov Sumut. Ihwalnya, rekannya, seorang ustad yang membawa proposal masjid. Tapi ditolak karena harus datang sendiri.
“Kemudian, saya datang sendiri mengantar proposal ke lantai tiga Pemprov Sumut. Saya masukkan proposal atas saran orang yang bertemu di Masjid Agung Medan,” katanya.
Ia menceritakan, sejak 1990 berjuang sama suaminya untuk membangun masjid secara swadaya. Mereka kumpulkan uang secara perlahan membeli tanah, dan membangun sedikit demi sedikit hingga akhirnya masjid kukuh.
Seusai wawacara bersama Tribun Medan/Tribun-Medan.com, beberapa hari kemudian, ia datang ke Pemprov Sumut. Kusmini didampingi beberapa pengurus masjid. Tapi, pihak Bina Sosial menyatakan Masjid Nurul Hidayat tidak menerima bansos.
Pengurus masjid lainnya, Aradi menambahkan, pegawai bina sosial memberikan penjelasan pada surat keputusan Gubernur Sumut di P-APBD ada daftar masjidnya. Bahkan, tercantum diurutan nomor 200-an penerima bansos.
“Setelah itu, kami diarahkan ke petugas lain, namun dinyatakan kami tidak menerima bansos karena tidak ada disposisi. Barangkali masjid kami kecil dan masyarakatnya tidak vokal sehingga dipermainkan,” ujarnya.
Dia menyampaikan, ada dua data yang berbeda, satu data menyebutkan mereka terima uang bansos. Tapi pada data lainnya, kosong. Bahkan, pihak Pemprov meminta surat keterangan berhak terima bansos di Bina Sosial Pemprov Sumut.
“Pada intinya mereka sampaikan kami tidak menerima dana bansos namun tidak ada keterangan yang jelas. Sehingga, disarankan untuk mengajukan lagi tahun depan. Kenapa pula ketika kami datang satu buku ada, sedangkan satu buku lagi tidak ada,” katanya.
Berbekal data penerima bansos rumah ibadah 2017, Tribun Medan/Tribun-Medan.com melakukan penelusuran secara acak ke sejumlah rumah ibadah di Sumut. Seperti, Kota Medan, Pematangsiantar, Pulau Samosir.
Hasilnya, temuan Tribun Medan, banyak pengurus rumah ibadah tidak menerima uang bansos walaupun rumah ibadah mereka terdaftar. Bahkan, pada umumnya, rumah ibadah sudah disurvei oleh staf Bina Sosial Provinsi Sumatera Utara.
Staf Bina Sosial Provinsi Sumatera Utara melakukan survei ataupun pengecekan rumah ibadah pada bulan Ramadan 2017. Tapi, realisasi uang bansos tak ada padahal mereka butuh uang untuk pembangunan gedung.
Seorang Imam Masjid Al-Amaliyah, Jalan Amaliyah Rengas Pulau, Marelan, Tarwin (86) menyatakan, pada awal 2017 telah mengajukan proposal bantuan sosial ke Pemprov Sumut. Tapi hingga akhir Desember 2017 tidak ada kejelasan.
“Ketua BKM yang mengajukan langsung proposal pembangunan masjid. Pada saat survei, mereka bilang uang akan cair pada akhir Desember, tapi hingga sekarang belum ada kejelasan,” ujarnya saat berbincang kepada Tribun Medan/Tribun-Medan.com.
Ia kemudian membawa Tribun Medan/Tribun-Medan untuk berjalan di seputaran masjid. Kondisi masjid sangat memperhatinkan karena lantai masih semen kasar alias belum keramik. Dinding masjid masih batu bata, belum ada plester.
Lebih lanjut, pada bagian atas masjid belum di asbes, kayu-kayu kerangka penutup masjid terlihat jelas. Bahkan, atap masjid tidak seluruhnya seng yang baru alias beberapa seng sudah berkarat. Sejak 2013, masjid sudah dibangun.
Proses pembangunan masjid sudah berlangsung empat tahun namun belum tuntas karena butuh biaya besar. Dahulu, masala ukuran 6X6 meter. Tapi, sekarang dijadikan masjid dan diperbesar dengan ukuran 9X9 meter.
Ketua BKM Masjid Al-Amaliyah, Bambang Sariono Derita, berujar, mereka ajukan bantuan sosial dan sudah dilakukan survei. Ada tiga orang tim survei datang untuk mengecek kondisi masjid. Tapi, belum ada kejelasan tentang bansos itu.
“Hingga kini belum ada realisasi dari Pemprov Sumut, karena tidak ada telepon maupun konfirmasi langsung. Padahal, beberapa waktu lalu, ada nota pemberitahuan kami terima dana bansos itu. Kita masih menunggu saja,” katanya.
Pengurus masjid sangat mengharapkan uang bansos karena pembangunan baru 30 persen. Dahulu, pegawai Pemprov Sumut menyatakan uang yang akan diterima mencapai Rp 54 juta. Tapi belum ada kejelasan tentang dana itu.
Setelah itu, penelusuran realisasi uang bansos rumah ibadah dilanjutkan ke masjid lain. Tribun-Medan/Tribun-Medan.com mendatangi Masjid Al-Jihad, Desa Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe. Masjid berlantai dua itu tertera menerima bansos sebesar Rp 180 juta dari Pemprov Sumut.
Demi mendapatkan keterangan, Tribun-Medan berupaya melakukan wawancara dengan pengurus masjid. Namun, Ketua BKM Masjid Al-Jihad, Poniman tidak memberikan keterangan. Padahal, sudah dua kali Tribun mendatangi masjid tersebut.
Mulanya, ia enggan menanggapi permohonan wawancara yang diajukan Tribun, karena akan memotong rumput untuk pakan ternah. Tapi, ia menyarankan Tribun untuk datang kembali. Keesokan Tribun datang tapi ia tidak bisa diwawancarai karena ada tetangga yang meninggal dunia.
Sementara itu, pengurus masjid lain, Musidi mengungkapkan, tidak paham tentang proposal hibah bansos. Ia mendapat kabar uang bansos belum cair, sehingga masjid tidak ada menerima bantuan dari Pemprov Sumut.
“Saya kurang tahu, tapi belum ada menerima apapun. Kami mengharap kali (uang bansos). Kami perlu untuk membuat paving blok, dan masih banyak lagi pembangunan. Kami baru saja siap melakukan renovasi. Pembangunan sejak tujuh tahun lalu. Dahulu masjid tidak sebesar ini,” ujarnya.
Ia bilang, Masjid Al-Jihad, Namorambe tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah. Selama ini, uang pembangunan berasal dari swadaya masyarakat. Tapi, dahulu Bupati Deliserdang Ashari Tambunan pernah memberikan uang Rp 10 juta.
“Biaya renovasi masjid cukup besar mencapai Rp 1 miliar, jadi sangat membutuhkan bantuan Pemerintah,” katanya.
Selanjutnya, dua gereja yang tercantum mendapat dana bansos Rp 54 juta namun tidak menerima apapun adalah Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Tanah Lapang Pangururan, Kabupaten Samosir dan Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Kemenangan, Kota Pematangsiantar.
GKPI Tanah Lapang Pangururan, Samosir, yang beralamat di pusat Kota Pangururan saat dikunjungi Tribun Medan, Kamis (4/1/2018), tampak baru saja melakukan pembangunan, tampilan luarnya cukup cantik, namun bagian dalam gereja, masih terbengkalai, tidak memiliki asbes dan dekorasi yang masih ala kadarnya.
Pembangunan ini sudah dihentikan, karena GKPI Tanah Lapang Pangururan ini sudah kekurangan dana, dan hal inilah yang membuat mereka mengajukan proposal untuk mendapat bantuan dana pembangunan gereja kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Kami memang membutuhkan bantuan untuk pembangunan gereja kami yang belum rampung itu. Makanya kami pernah mengajukan proposal bantuan dana ke pemerintah," ujar Sinaga, Guru Jemaat GKPI Tanah Lapang Pangururan, di kediamannya di Kota Pangururan.
Meski membutuhkan, Sinaga menuturkan mereka tidak pernah mendapat bantuan sosial seperti yang ditanyakan Harian Tribun Medan kepadanya. Menurutnya baru kali ini dia dengar gereja mereka mendapat dana bantuan sosial untuk pembangunan gereja dari Pemerintah Provinsi Sumut.
"Tidak ada kami terima dana begitu. Kami baru tahu dari adek ini. Itu bansosnya untuk tahun 2017 kan, kami ngak pernah dapat kabar kalau kami dapat bantuan pembangunan itu," ujar Sinaga, seraya tersenyum dan mengeleng-geleng kepala seakan tidak percaya masih ada saja orang yang berani menyelewengkan dana pembangunan gereja.
Ia pun mengutarakan tidak pernah membubuhkan tanda tangan apapun untuk menerima bantuan sosial tersebut, padahal setiap kali GKPI Tanah Lapang Pangururan mendapat sumbangan (bantuan), Guru Jemaat harus mengetahuinya dan kemudian diumumkan setiap minggunya kepada jemaat.
"Setiap menerima sumbangan, walaupun itu asbak rokok, kami selalu mengumumkannya kepada jemaat, apalagi ada yang begini. Sekali lagi saya sampaikan tidak ada kami terima bantuan apa pun dari Pemerintah Provinsi Sumut," ujarnya.
Ia pun merasa kecewa karena GKPI Tanah Lapang Pangururan dicatut mendapat bansos, padahal gereja tidak pernah menerima satu rupiah pun.. "Ini uang yang seharusnya bisa kami pergunakan untuk membangun gereja yang tanggung dibangun itu. Tapi malah kami tidak tahu kami dapat bantuan begini, siapalah yang tega berbuat begini," sesalnya.
Seraya mengingat-ingat, Sinaga mengutarakan bahwa mereka pernah meminta bantuan dari seorang mantan Camat Pangururan bernama Unggul untuk membantu menyampaikan proposal yang mereka ajukan ke Provinsi Sumatera Utara, namun belakangan mereka tidak pernah mendapat kabar apapun lagi.
Kejadian serupa juga terjadi di Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat Kemenangan, yang beralamat di Jalan Lapangan Tembak RT 002 RW 002 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar.
Saat Harian Tribun Medan berkunjung ke GPdI, pada Jumat (5/1/2018), tampak bagian luar gereja cantik, dan sudah dicat. Pagar-pagar gereja pun turut dicat senada dengan warna gereja. Namun bagian dalam gereja masih belum rampung dikerjakan.
Meski pembangunan sudah berjalan, ternyata biaya pembangunan ini bukanlah berasal dari Bansos Pemerintah Provinsi Sumut, melainkan dana yang dipinjam gereja. Pembangunan ini pun saat ini masih membutuhkan dana untuk merampungkan pembangunan dan membayar utang gereja yang dipinjam tersebut.
"Kemarin saat mengajukan proposal untuk mendapat dana bansos, kami belum melakukan pembangunan. Namun karena kami tunggu-tunggu tetap dananya tidak cair, kami pun meminjam uang untuk membangunya, karena kami mau merayakan Natal dan Tahun Baru dengan nyaman," ujar Pendeta GpdI Jemaat Kemenangan Pematangsiantar, Kartono Pasaribu di rumahnya.
Kartono Pasaribu mengutarakan pegawai yang mengurusi dana bansos tersebut sudah pernah datang mengunjungi mereka memfoto gereja tersebut, kemudian menunjukkan proposal yang dia ajukan dengan berbagai coretan, kemudian pegawai yang memperkenalkan dirinya boru harahap tersbut pun meminta rekening Bank Sumut, sebagai rekening penerima dana bansos tersebut.
"Saya sudah yakin dananya akan dicairkan, karena kemarin saat mereka datang, mereka melakukan pemeriksaan ke gereja kami ini. Buku rekening kami pun diminta. Cuma kami tunggu-tunggu tidak kunjung turun dana bansosnya hingga sekarang," ujarnya.
Kemudian dia dan teman-temannya yang juga mengajukan dana bansos untuk pembangunan gereja diminta melengkapi berbagai berkas lainnya, kemudian mereka mengutus satu orang mengantar berkas tersebut ke Medan beberapa hari kemudian setelah pegawai Pemprov Sumut datang.
"Ada lima gereja kemarin itu yang mengajukan dana bansos untuk pembangunan gereja. Kami berlima tidak tahu apakah kami dapat atau tidak sebenarnya. Baru tahu pasti dari adek ini, kalau kami dapat. Siapalah kira-kira yang menyelewengkan dana itu yah," ujarnya.
Ia pun berharap siapapun yang menyelewengkan dana tersebut, supaya mengembalikannya, karena uang tersebut adalah dana untuk untuk pembangunan gereja, yang dipergunakan umat untuk memulikan tuhan saat beribadah.