Baca tanpa iklan
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menilai, pemanfaatan energi terbarukan yang masih terbatas disebabkan banyak faktor. Antara lain harga yang belum kompetitif bila dibandingkan dengan energi fosil.
Penguasaan teknologi yang rendah sehingga nilai impornya tinggi, keterbatasan dana untuk penelitian, pengembangan, maupun investasi, serta infrastruktur yang kurang memadai.
"Pembangunan berkelanjutan di bidang energi, dalam proses produksi dan penggunaannya, mendukung pembangunan manusia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat harus terlibat sehingga bisa melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi dunia," tegas Bamsoet.
Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, energi dan cara menggunakannya harus efisien dan sedapat mungkin terbarukan. Sumber energi terbarukan, seperti angin, matahari dan air, di banyak negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin bisa diubah menjadi keuntungan ekonomi untuk mempersempit kesenjangan regional.
"Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia sudah memulai mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Beberapa diantaranya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 626 unit, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 69 unit dan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) 2 unit.
Yang paling terbaru, Presiden Jokowi telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang berlokasi di Sidrap. Kapasitas pembangkit ini 75 Mega Watt (MW)," papar Bamsoet.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menyadari akan banyak tantangan berupa pembiayaan, sarana pelaksanaan, dan inovasi dalam menciptakan kerja sama global maupun regional untuk pengembangan energi terbarukan.
"Karena itulah kita berkumpul disini untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman serta mencari solusi terbaik," pungkas Bamsoet.
Saat membuka forum WPFSD tersebut, Bamsoet juga menandatangani Sampul Hari Pertama (First Day Cover) World Parliamentary Forum on Sustainable Development. Penandatanganan juga dilakukan oleh para Wakil Ketua DPR RI seperti Fadli Zon, Agus Hermanto dan Utut Adianto.
Serta Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf. Disaksikan Gita Noviandi (Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perkumpulan Filateli Indonesia).
"Penandatangan Sampul Hari Pertama merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan event internasional di Indonesia. DPR RI mempelopori hal ini agar kegiatan WPFSD bisa tercatat dalam lembar memori sejarah Bangsa Indonesia melalui filateli," imbuh Bamsoet.