Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Setelah mendapatkan tantangan dari Gubernur Jawa Timur Terpilih, Khofifah Indar Parawansa untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surabaya, Fandi Utomo kini menyiapkan diri.
Fandi Utomo yang juga mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat (2014-2019) ini mengaku akan maju di Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya pada 2020.
Fandi Utomo yang pernah kalah dari Tri Rismaharini pada Pilwali 2010 itu akan mencalonkan diri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Ini berangkat dari statement Ibu Khofifah dipertemuan Wonokusuma saat tasyakuran. 'Saya tantang Pak Fandi Utomo untuk mencalonkan Wali Kota 2020'."
"Ini yang saya komunikasikan dengan PKB dan sekarang sedang proses," kata Fandi Utomo usai mengisi acara Peringatan Hari Santri Nasional dengan Garda Bangsa, di Rolag Cafe Surabaya, Jumat (19/10).
Baca: Ruben Onsu Sebut Peneror Keluarganya Sudah Bangun Kerajaan, Bak Kepompong hingga Menggerogoti Aura
Fandi Utomo mengatakan ada satu terobosan yang dilakukan PKB dalam Pilwali Surabaya 2020, yaitu menawarkan paket DPRD Kota sekaligus dengan walikota.
Paket tersebut seperti di beberapa negara lain yang menggunakan sistem pemilu konkuren.
Sistem pemilu konkuren adalah pemilu yang dilakukan pusat, berarti memilih presiden beserta parlemennya.
Sementara pemilu daerah berarti memilih bupati, gubernur, walikota dengan DPRD.
"Karena sistem pemilu belum konkuren, apa yang ditawarkan PKB ini bisa jadi terobosan. Ada terobosan baru menawarkan wali kota pararel dengan caleg DPRD kotanya Supaya komunikasi mudah," katanya.
"Saya ingat pertama ibu Risma begitu terpilih, hampir tidak bisa berjalan dan dihimpit DPRD Kota Surabaya," tambahnya.
Baca: Ruben Onsu Sebut Peneror Keluarganya Sudah Bangun Kerajaan, Bak Kepompong hingga Menggerogoti Aura
Bagi Fandi Utomo, terobosan PKB memudahkan konsolidasi demokrasi, memastikan pemerintah efektif sejak pertama kali pemimpin terpilih.
"Makanya basis parlemen yang kuat, dukunglah PKB di DPRD surabaya. Lalu fraksi di DPRD Surabaya jangan banyak-banyak, jangan 16 fraksi sehingga ga efektif dan diskusi tidak pernah selesai sehingga hasilnya hanya monumental," tutupnya.