Baca tanpa iklan
Dari 2016 kilometer, 22 kilometer sudah beraspal dari arah Malinau. Lalu dari arah Long Midan sudah beraspal 5 kilometer menuju Malinau.
"Jadi memang masih ada 179 kilometer yang belum tembus. Tetapi target Balai PJN XII tetap bisa fungsional tahun 2019 nanti," katanya.
Yang dimaksudkan fungsional kata Irianto, bisa difungsikan minimal untuk pengiriman logistik ke wilayah Krayan, sekaligus dapat dilalui masyarakat.
Melihat topografi alam dilalui untuk menembuskan jalan tersebut lanjutnya, butuh penanganan yang ekstra. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memaksa harus dilakukan rekontruksi gunung atau perbukitan untuk memuluskan jalan yang dibuka.
"Penurunan gradenya cukup besar. Sehingga per kilometer itu membutuhkan Rp 30 miliar," katanya.
Irianto berharap terbukanya akses darat ke Krayan, sektor pertanian, perdagangan, dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di Krayan pada umumnya akan lebih mudah dipenuhi.
"Pada intinya, embrio-embrio pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Krayan insyallaah akan meningkat," ujarnya.
Pembangunan ruas jalan di perbatasan Kaltim-Kaltara diklaim sedang intensif-intensifnya.
Gubernur Irianto Lambrie menegaskan, tahun ini Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp 839,4 miliar untuk menangani ruas jalan perbatasan di dua provinsi itu.
Khusus di Kaltara, ruas jalan paralel perbatasan mencapai 824 kilometer. Membentang dari Sungai Boh, Malinau hingga Seimangaris, Nunukan. Dari ruas itu, 126 kilometer belum tembus. "Proyeknya dimulai tahun 2015 melibatkan Zeni TNI-AD," tuturnya.
Adapun jalan dan jembatan penghubung antar kecamatan dan desa-desa di perbatasan dilaksanakan dengan tahun jamak 2016-2019. Seperti pembangunan jembatan akses Malinau-Long Bawan dan Mensalong-Tou Lumbis dengan total panjang 1.708 meter menelan dana Rp 297,2 miliar.
Lainnya seperti peningkatan jalan Long Pujungan-Long Kemuat sepanjang 30 meter senilai Rp 446,2 miliar. Peningkatan ruas Long Nawang-Long Pujungan sepanjang 55 kilometer sebesar Rp 342,3 miliar.
"Menangani ruas jalan di perbatasan memang memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain karena medannya, materialnya juga tidak gampang didatangkan," sebutnya.
Dari penanganan jalan oleh Kementerian PUPR kata Irianto Lambrie, beberapa masyarakat sudah bisa menikmati jalanan beraspal setelah sekian lama dinantikan. Seperti di Krayan, dan beberapa ruas di Seimangaris.