Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ( Kejati Jatim), Sunarta mengaku masih mencari Wisnu Wardhana.
Kendati demikian, Kejati belum menetapkan mantan Ketua DPRD Surabaya periode 2009-2014 itu berstatus buronan.
Kejati mencari Wisnu Wardhana karena menjalani pemeriksaan kasus korupsi aset BUMD Jatim, PT Panca Wira Usaha (PWU). Sunarta menuturkan, pihaknya juga telah melacak keberadaan Wisnu Wardhana.
"Kami imbau agar yang bersangkutan ( Wisnu Wardhana) datang sendiri (menyerahkan diri), jadi kami tidak perlu memanggil lagi," beber Sunarta kepada awak media, Jumat (4/1/2019).
Sunarta menambahkan, imbauan itu diucapkannya lantaran pihaknya belum berhasil mengeksekusi Wisnu Wardhana yang ternyata telah divonis enam tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).
Oleh karena itu, lanjut Sunarta, pihaknya tak akan memanggil Wisnu Wardhana lagi. Menurutnya, hasil kasasi MA dianggap telah incracht (memiliki kekuatan hukum tetap).
Dalam pemberitaan sebelumnya, Wisnu Wardhana terjerat kasus korupsi pelepasan dua aset berupa tanah dan bangunan milik BUMD PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim di Tulungagung dan Kediri pada 2013.
Ketika proses pelepasan kedua aset tersebut, Wisnu Wardhana tengah menjabat selaku Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU dan Kepala Biro Aset.
Di dalam kasus itu, ternyata Wisnu Wardhana tak seorang diri, ada juga nama mantan Menteri BUMN periode 2011- 2014, Dahlan Iskan.
Mantan bos Jawa Pos itu juga ikut terjerat dalam pusaran kasus tersebut lantaran ketika itu ia menjabat sebagai Direktur PT PWU
Namun, pada tingkat PN Tipikor Surabaya, Dahlan Iskan dinyatakan bersalah.
Dahlan divonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta pada April 2017 kemarin.
Tetapi, Dahlan Iskan hanya menjalani tahanan kota saja. Dahlan Iskan tidak terima dengan vonis itu.
Dia kemudian mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Dahlan Iskan lalu divonis bebas.
Berdasarkan Vonis tersebut, Kejaksaan melakukan upaya kasasi ke MA.
Tak hanya Dahlan Iskan dan Wisnu Wardhana, ternyata ada juga dua orang dari pihak swasta yang divonis bersalah terkait kasus pelepasan dua aset milik PT PWU yang diduga merugikan negara mencapai Rp 11 miliar itu.
Di sisi lain, berdasarkan salinan putusan MA yang diterima Kejati Jatim, Wisnu Wardhana seharusnya masuk bui lagi usai MA menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepadanya lantaran dianggap terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).
Tak hanya hukuman badan, Wisnu Wardhana juga dihukum membayar denda senilai Rp 200 juta.
Apabila tak sanggup membayar, maka digantikan dengan hukuman enam bulan penjara.
Bahkan, MA juga memberikan hukuman tambahan, yakni membayar uang pengganti senilai Rp 1.566.150.733.
Bila tak dibayar juga, usai putusan yang berkekuatan hukum tetap itu, harta benda Wisnu Wardhana akan disita Kejaksaan.
Apabila harta Wisnu tak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.
Perlu diketahui, kasus penjualan aset PT PWU tersebut mencuat di tingkat Pengadilan Tipikor Surabaya pada April 2017 lalu.
Saat itu, Wisnu Wardhana dihukum tiga tahun penjara serta denda Rp 200 juta dan uang pengganti senilai Rp 1,5 miliar.
Lantaran tak puas dengan putusan PN Tipikor, Wisnu lantas mengajukan banding.
Ketika itu, Wisnu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jatim.
Alhasil, Wisnu hanya divonis satu tahun penjara saja.
Atas putusan PT itu lah, Kejati Jatim langsung mengajukan upaya kasasi ke MA.
Sunarta pun mengancam Wisnu Wardhana agar menyerahkan diri, jika tidak, maka pihaknya akan menjemputnya.
Saat ini, Kejati jatim sudah melacak keberadaan Wisnu, di antaranya dilakukan di rumah Wisnu serta di sejumlah alamat yang diduga ada hubungannya dengan Wisnu.
Sampai saat ini, imbuh Sunarta, Wisnu Wardhana masih menjadi buruan tim Kejaksaan.
"Kalau datang sendiri, itu lebih bagus," papar Sunarta.
Lantas, bagaimana bila Wisnu Wardhana tak kunjung menyerahkan diri ke Kejaksaan?
"Datang sendiri atau atau kami jemput paksa," lanjutnya.
Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Wisnu Wardhana Buronan Kejati Jatim, Sunarta Ngancam : Serahkan Diri atau Dijemput Paksa