Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Juru Bicara Tim Kampanye Provinsi Joko Widodo Ma'ruf Amin Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan mengatakan, ia langsung menyambangi rumah dinas bupati tak lama setelah surat permohonan berhenti dari jabatan bupati Mandailing Natal beredar.
Menurut Sutrisno Pangaribuan kedatangannya untuk berdiskusi terkait pemilu yang berjalan dengan baik, aman, dan damai.
Tak hanya itu, politisi PDIP itu mengaku bertanya terkait surat yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian menjadi berita viral, dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat.
"Beliau menjelaskan dengan ekspresi sedih terkait perolehan suara Paslon 01 di Mandailing Natal," kata Sutrisno Pangaribuan kepada Tribun Medan, Senin (22/4/2019).
Menurut Sutrisno Pangaribuan, Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution menjelaskan kepadanya terkait adanya upaya dari pihak tertentu yang ingin mempermalukan dirinya.
"Upaya itu disinyalir terkait perolehan suara rendah di kabupaten yang mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo, di kampung "bere" atau menantu bapak Joko Widodo," tambahnya.
Dikatakan Sutrisno Pangaribuan, pengunduran diri tersebut merupakan ekspresi murni sebagai pilihan bupati tanpa tekanan dari pihak manapun, dan tanpa tujuan politik apapun.
"Bupati sedang memenuhi janjinya, bersedia berhenti jadi bupati, jika paslon 01 kalah di Mandailing Natal. Bupati berjanji kepada diri sendiri dan pernah disampaikan kepada saya," katanya.
Oleh karena itu, menurut Sutrisno ekspresi Bupati Mandailing Natal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo pun dengan Paslon 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin.
"Tidak ada tekanan atau permintaan maupun arahan dari Presiden Joko Widodo atau keluarganya," tambahnya.
Baca: Dianggap Tidak Sah, Ini Fakta Bupati Madina Berniat Mundur Karena Jokowi Kalah di Daerahnya
Bagi Sutrisno, bangsa ini harus berjalan terus, perhelatan pileg dan pilpres sudah usai.
Ia mengajak semua pihak selama proses perhitungan berjenjang sedang berlangsung untuk menyerahkannya kepada KPU, Bawaslu, agar dapat menuntaskan tahapan pemilu dengan baik.
"Menyangkut polemik surat bupati kepada Presiden Joko Widodo, kita serahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri yang akan segera memanggil bupati," imbuhnya.
Baca: Ada Momentum, Kenapa Prabowo Tak Mampu Kuasai Suara Jawa? Begini Penelusuran Litbang Kompas
Sutrisno mengatakan, jika ada pihak lain yang menyatakan ada tekanan kepada kepala daerah untuk memenangkan Paslon 01, itu adalah fitnah, hoaks.