Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja meminta warga Jayapura untuk tetap tenang dan kembali beraktivitas seperti biasa lagi pascakerusuhan yang terjadi Kamis (29/8/2019).
Rudolf A Rodja meminta agar warga mempecayakan masalah keamanan kepada TNI dan Polri.
Baca: Fadli Zon: Ungkap Saja Jika Ada Penunggang Gejolak di Papua
“Silahkan masyarakat kembali beraktivitas, percayakan pada TNI Polri soal keamanan, kami akan jamin itu,” kata Rudolf A Rodja, Sabtu (31/8/2019) usai menggelar pertemuan dengan paguyuban Nusantara di Hotel Sahid Jayapura.
Namun, kata Rudolf A Rodja, masyarakat harus mampu menahan diri dan tidak mudah terprovokasi.
"Masyarakat juga harus pada wilahnya masing-masing, kampungnya masing-masing, kami dari TNI Polri mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat yang dilayani,” kata Rudolf.
Mengenai penanganan massa, aparat keamanan dianggap sangat minim personil, sehingga massa berubah jadi brutal, Kapolda mengakui anggotanya terbatas.
“Demonstran ini kan ribuan, kemudian anggota kita terbatas, kalau kami menahan mereka melakukan pembubaran, mereka akan liar kemana mana dan makin besar lagi kerusakan. Dan yang ada mungkin korban jiwa jatuh. Padahal korban jiwa itu kita tidak inginkan. Jadi itu taktik tersendiri yang kami terapkan,” kata Rudolf A Rodja.
Terkait rencana aksi unjuk rasa lagi pada 3 September mendatang, Kapolda menyatakan, jika anarkis akan ditindak tegas.
“Kami sudah siap tindakan tegas jika ada aksi lagi. Tidak boleh lagi seperti kemarin,” tutur Rudolf A Rodja.
Sementara itu, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yosua P Sembiring mengatakan ada penambahan personil TNI untuk memback-up Polri dalam pemulihan situasi di Papua.
“Ada 500 personil datang dari Kostrad, kenapa jumlahnya seperti itu ini sudah kita perhitungan dengan hakekat situasi yang berkembang,” kata Yosua P Sembiring.
Di lokasi yang sama, Darwis Massi Wakil Ketua Paguyuban Nusantara memandang baik pertemuan dengan TNI dan Polri.
Baca: Jokowi ke Papua Hanya Persoalan Tempat, Terpenting Adalah Komitmen Pemerintah Selesaikan Masalah
“Pertemuan ini sangat bermanfaat bagi kita, kami ingin bekerja sama untuk mencipatkan situasi dan kondisi yang damai. Kami pagubuyan sudah lana di Papua, hidup di Papua makan di Papua, kita juga ingin kondisi yang aman dan damai jangan sampai terulang lagi apa yang sudah terjadi. Tapi mari kita sama sama seluruh pagiubuyan untuk menjaga kedamaian yang selama ini sudah terjalin dengan baik," katanya.
Hari ini kami juga meminta dukungan TNI Polri untuk menjaga kondisi kita sebagai mitra menjaga keamanan, kita juga merasa aman dengan kehadiran TNI dan Polri. Apalagi ada penambahan pasukan kita merasa lebih nyaman dan aman itu harapan kami,” kata dia.
Komnas HAM kirim tim lakukan investigasi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan telah mengiri tim untuk menginvestigasi dan mengumpulkan data mengenai korban jiwa dari masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, investigasi dan pengumpulan data penting untuk mengusut kronologi yang terjadi di bumi cendrawasih itu.
Hal itu disampaikan Beka saat diskuai bertajuk 'Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua (2)' di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).
"Kami langsung menerjunkan tim yang terkait dengan kejadian di Papua dan sampai saat ini kami masih memverifikasi data terkait jumlah korban maupun kronologinya," kata Beka.
Menurut Beka, bahwa yang terjadi di Papua saat ini adalah akumulasi dari berbagai persoalan, dari berbagai perspektif, dan dari berbagai hal yang dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan.
Baca: Menko Luhut: Pemerintah Dukung Angkutan Umum Listrik
Beka menambahkan, peristiwa di Papua harus bisa dibaca dalam pengertian yang lebih luas sehingga bisa menjawab persoalan ini menjadi lebih komprehensif.
"Saya kira patut untuk dijadikan pijakan bersama bagaimana menjawab persoalan di Papua," ujarnya.
Komnas HAM juga sudah terlebih dahulu menurunkan tim investigasi di Surabaya untuk mencari tahu sumber masalah di saat kejadian pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya.
Hal itu dilakukan Komnas HAM, lanjut Beka, lantaran pentingnya menemukan siapapun yang bersalah secara hukum sebagai pemicu Papua menjadi bergejolak.
"Termasuk juga di dalamnya penegakkan hukum terhadap siapapun sebenernya yang bersalah dalam peristiwa itu karena peristiwa itu justru yang kemudian memicu respon besar-besaran di Papua," jelasnya.