Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua masih dalam penanganan pihak-pihak terkait.
Soal pihak yang yang diduga berperan, Wapres JK bicara mengenai keterlibatan asing.
Sementara itu, Gubernur Papua meminta penanganan kasus harus di wilayah Papua.
Sejumlah aksi unjuk rasa yang digelar warga Papua berakhir dengan kerusuhan beberapa waktu ini.
Terakhir, kerusuhan terjadi dalam aksi unjuka rasa di Jayapura pada Kamis (29/8/2019).
Sejumlah bangunan penting menjadi amukan massa.
Aktivitas pun sempat mengalami kelumpuhan.
Baca: Anggota DPD RI Terpilih Ungkap Gus Dur dan Jokowi yang Bisa Curi Hati Rakyat Papua karena Alasan Ini
Baca: Rizal Ramli Sarankan Setiap Rakyat Papua Dapat Rp 1 Juta secara Langsung, Tidak Melewati Birokrasi
Unjuk rasa yang dilakukan di sejumlah wilayah di Papua menyusul dugaan tindakan rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.
Aksi kerusuhan sebelumnya juga sempat pecah di Deiyai, Manokwari, dan Fakfak.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto sempat mengatakan adanya penumpang gelap di balik kerusuhan yang terjadi di Papua.
Hal ini disampaikannya seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Wapres JK, dan beberapa pejabat lain.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyebut adanya kemungkinan keterlibatan pihak asing.
Dikutip dari Kompas.com, pihak asing yang dimaksud di sini tidak mewakili negara.
"Asing mungkin iya (ada). Bukan negara. Bedakan asing dan negara," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Seperti beberapa WNA dari Australia yang terlibat dalam kerusuhan di Papua yang tak mewakili Australia.
Empat WNA dideportasi setelah kedapatan terlibat demontrasi di Sorong, Papua Barat.
Mereka adalah Baxter Tom (37 tahun), Davidson Cheryl Melinda (36), Hellyer Danielle Joy (31), dan Cobbold Ruth Irene (25).
JK juga menyebut sosok Benny Wenda.
Benny Wenda memang santer dikabarkan menjadi dalang di balik kerusuhan yang terjadi di Papua.
"Buktinya di Manokwari (Sorong) kemarin ada tiga (empat) WN (Warga Negara) Australia ikut demo."
"Kemudian Benny Wenda di Inggris memberi instruksi atau apa, dia kan bukan WNI sudah WN Inggris. Orang asing juga berarti itu campur tangan," katanya.
Baca: Mahfud MD Kenang Kisah Gusdur Lakukan Pendekatan dengan Papua, Terharu
Baca: Terkait Rusuh di Papua, Polri Sebut Benny Wenda Sebar Konten Hoaks ke Koneksinya di Eropa dan Afrika
Soal kerusuhan di Jayapura, Polda Papua telah menetapkan setidaknya 33 orang tersangka.
Sebanyak lima tersangka ditahan di Polres Jayapura sementara 28 tersangka lain ditahan di Mapolda Papua.
"Tersangka sudah 33 orang, 5 orang ini ditetapkan menjadi tersangka karena membawa senjata tajam," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes AM Kamal, di Jayapura, Rabu (4/9/2019), dikutip dari Kompas.com.
Menanggapi penetapan 33 tersangka tersebut, Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta penyelesaiannya dilakukan di dalam wilayah Papua.
"Saya minta anak-anak yang ditahan karena peristiwa kemarin penyelesaiannya harus di sini, tidak boleh di luar. Harus selesai di Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua dan Pengadilan Tinggi Papua," ujar Lukas usai melakukan pertemuan dengan pimpinan paguyuban Kemasyarakatan se-Kota Jayapura, di Jayapura, Rabu (4/09/2019).
Masih mengutip dari Kompas.com, Lukas tak ingin masalah kembali muncul apabila penyelesaian dilakukan di luar wilayah Papua.
Kerusuhan yang terjadi di Jayapura, diakui Lukas berada di luar dugaannya.
Namun, ia menegaskan jika pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan kembali membangun Papua.
Sejumlah gedung menjadi amukan massa dalam aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di Jayapura, Kamis (29/8/2019).
Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), kantor Grapari Telkomsel, pasar, dan gedung lainnya hangus dibakar massa.
Tak hanya itu, penjarahan juga dilakukan oleh massa.
Situasi hingga Jumat (30/9/2019) masih mencekam.
Hal ini membuat ribuan warga memilih mengungsi ke Markas TNI AL di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
Pada Jumat (30/8/2019) pagi, masih banyak massa yang menduduki kantor Gubernur Papua.
Aparat lalu memulangkan massa untuk menghindari bentrok lanjutan.
(Tribunnews.com/Miftah, Kompas.com/ Dhias Suwandi, Rakhmat Nur Hakim)