Baca tanpa iklan
"Enggak sih, belum. Kita mau clear dulu, kalau nanti dari Polda sudah jelas itu aset milik siapa, kan katanya sewa, kalau yang punya nggak boleh ya gimana," jelas Ganjar.
Namun, jika pihak yang menyewakan berkenan menjadikan tempat tersebut menjadi destinasi wisata, maka Ganjar mengaku akan membantu prosesnya.
"Kita siapkan, kita bantu konsepnya, jadi itu keraja-rajaan, jadi bukan kerajaan beneran," ungkapnya.
Sehingga menutut Ganjar, jika ada orang yang ingin menjadi raja, bisa datang ke tempat tersebut.
"Jadi nanti rajanya biar mereka yang ingin jadi raja silahkan ke sini, besok diganti si A si B, orang datang kan jadi wisata menarik," katanya.
Menurut Ganjar, jika itu diolah dan dijadikan seni pertunjukkan akan menarik masyarakat untuk datang.
"Mungkin kemarin naik kuda, siapa tahu besok ada modalnya dipakai kereta kencana gitu kan, tapi untuk seni pertunjukkan saja, itu kan menarik," paparnya.
Diketahui, kerajaan-kerajaan baru tersbut, membuat silsilah sendiri yang menjual kebohongan publik.
Soal itu, Ganjar menegaskan, hal tersebut tidak boleh dilakukan.
"Nah itu yang kemudian nggak boleh, itu yang kemudian diperiksa Polda," kata Ganjar.
Ganjar menegaskan, bahwa silsilah yang dibuat di kerajaan-kerajaan baru tersebut adalah hoaks.
"Maka kalau kemudian ngarang begitu baru kemudian jadi problem hukum."
"Penipuan dan merugikan orang, yang begitu nggak boleh, maka nggak usah buat silsilah saja," terang Ganjar.
Menurut Ganjar, kalau ingin dibuat silsilah bisa dbuat dari inisiatif pertama yang menjadi raja.