News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Pemdes di Banyumas Minta Maaf Soal Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19

Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Sri Juliati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Desa Tumiyang Sumarno meminta maaf atas penolakan pemakaman jenazah pasien corona.

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah tokoh dan pemerintah Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah meminta maaf atas penolakan pemakaman jenazah pasien corona.

Diketahui, peristiwa penolakan pemakaman jenazah pasien virus corona di Desa Tumiyang menjadi sorotan.

Pasalnya, jenazah pasien corona yang baru dikuburkan terpaksa dipindah ke lokasi lain, Selasa (31/3/2020) malam.

Bahkan, pembongkaran makam tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Banyumas, Achmad Husein.

Bupati Banyumas Achmad Husein (tengah) turut membongkar makam pasien positif corona karena ditolak warga di Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (1/4/2020). (KOMPAS.COM/DOK BUPATI BANYUMAS)

Tak hanya itu, jenazah pasien Covid-19 harus pindah pemakaman hingga 4 kali.

Atas kejadian itu, tokoh warga dan pemerintah Desa Tumiyang akhirnya meminta maaf.

Keputusan meminta maaf tersebut dilakukan setelah ada pertemuan dengan puluhan warga Desa Tumiyang.

Setelah melakukan diskusi, para tokoh sepekat meminta maaf ke semua pihak, termasuk pihak keluarga korban.

Selain itu, mereka juga menyesalkan insiden tersebut terjadi.

Kepada awak media, Kepala Desa Tumiyang, Sumarno menyampaikan permohanan maaf.

Baca: ‎BPIP: Demi Rasa Kemanusiaan, Jangan Ada Lagi Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Corona

Baca: Aa Gym Akui Sedih Warga Tolak Pemakaman Jenazah Covid-19: Tidak Akan Membahayakan Bagi Lingkungannya

"Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga maupun pemerintah," ujar Sumarno seperti dikutip dari YouTube TVOne News, Jumat (3/4/2020).

Menurut Sumarno, kejadian itu dipicu lantaran tidak adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

"Kejadian kemarin itu bukan semata-mata kita menolak atau tidak membolehkan."

"Cuma karena kurang komunikasi antara pemerintahan daerah dengan pemerintah desa," ungkapnya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini