Baca tanpa iklan
“Seyogianya pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni ini dilakukan secara keroyokan. Tidak hanya mengandalkan KKP Panjang dan ASDP. Tetapi pemerintah kabupaten dan juga provinsi harus turun dan hadir,” kata Agus, Minggu (5/4/2020).
Ia menyadari keterbatasan petugas KKP Kelas II Panjang.
Selain di Pelabuhan Bakauheni, mereka juga harus melakukan pengawasan di Bandara Radin Inten II dan Pelabuhan Panjang.
“Seharusnya yang melakukan pemeriksaan terhadap penumpang ini petugas kesehatan yang paham. Karena itu pemkab dan pemprov perlu membantu turun langsung,” ujar Agus.
Politisi PAN ini mengatakan, jika pengawasan di pintu masuk utama Pelabuhan Bakauheni tidak diperketat, potensi penyebaran Covid-19 tidak hanya mengancam Lampung, tetapi juga provinsi lainnya di Sumatera.
“Meski ada imbauan pemerintah atau ada pemberlakuan pembatasan, kan warga ini memiliki pertimbangan sendiri untuk pulang kampung. Mereka tidak bekerja dan akan memasuki puasa," kata Agus.
“Kan lebih baik kita keroyokan saja melakukan pemeriksaan. Ada yang penumpang pejalan kaki, ada yang pengendara motor dan mobil. Ini akan lebih baik sebagai antisipasi dan pencegahan dini,” tegasnya.
Hal sama dikatakan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Andi Apriyanto.
Ia meminta pemerintah berani mengambil langkah-langkah kebijakan cepat dan tepat.
Seperti membantu memperketat pemeriksaan penumpang di Pelabuhan Bakauheni.
“Meski otoritas pengawasan untuk kesehatan di pelabuhan ini merupakan kewenangan KKP Kelas II Panjang, tidak ada salahnya pemerintah kabupaten dan provinsi juga turun membantu pengetatan pemeriksaan,” kata politisi PKS ini.
“Beberapa daerah juga sudah melakukan pengetatan screening di pintu masuk wilayahnya. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berlapis pada orang yang masuk dan melintas,” ujar Andi.
Menurut dia, langkah tepat untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan pembatasan total, seperti penutupan Pelabuhan Bakauheni.
Bisa juga mencegah atau membatasi mobilitas orang dari daerah pandemi.