Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KUPANG – Sekolah Perempuan adalah bentuk penguatan peran perempuan dalam pembangunan bangsa dan diharapkan dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal itu dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga saat mengunjungi Sekolah Perempuan di Desa Neboelaki Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (3/5/2021).
Ia berujar Sekolah Perempuan menjadi wadah penting dalam memberikan edukasi kepada para perempuan agar berani berbicara dan memahami apa saja hak-hak yang harus mereka perjuangkan.
“Perempuan tidak boleh hanya menjadi penikmat dalam pembangunan, tapi juga harus turut berpartisipasi aktif memajukan pembangunan bangsa,” tegas Bintang.
Baca juga: Menteri PPPA Temui Perempuan dan Anak Korban Bencana di Desa Pukdale NTT
Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Upayakan Proses Transisi Rehabilitasi Pasca Bencana NTT Segera Rampung
Menteri Bintang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pendamping Sekolah Perempuan dari Desa Neboelaki, Mata Air, Tanah Merah dan Kelurahan Tarus di Kabupaten Kupang.
Bintang mengapresiasi berdirinya sekolah perempuan di NTT karena berjasa memberdayakan para perempuan secara ekonomi.
Apalagi awal April lalu daerah tersebut menjadi terdampak bencana siklon tropis seroja.
Bintang berujar Sekolah Perempuan menjadi ruang advokasi dalam setiap isu perempuan dan anak seperti isu kekerasan yang masih dianggap tabu.
Sebanyak 597 perempuan telah bergabung di Sekolah Perempuan dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar, beberapa dari mereka putus sekolah dan juga para perempuan penyintas kekerasan.
Baca juga: Hadiri Upacara Hardiknas 2021, Nadiem Makarim Kenakan Baju Adat Suku Rote NTT
Sekolah Perempuan di NTT dibentuk setelah melihat kenyataan di lapangan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan masih minim dan hasil musrenbang yang tidak menyasar kebutuhan perempuan.
Hasil dari pendampingan selama lima tahun dalam pelaksanaan sekolah perempuan, disebut telah berhasil berpartisipasi melakukan musrenbang untuk mendorong 30 persen keterwakilan kepemimpinan perempuan di empat wilayah desa di Kabupaten Kupang.
Selain itu, Sekolah Perempuan telah berkontribusi dalam menghasilkan 13 peraturan desa, salah satunya tentang upaya pencegahan perkawinan anak.
Bintang mengatakan Sekolah Perempuan diharapkan dapat meningkatkan peluang perempuan menuju kesetaraan, namun implementasi di akar rumput ternyata lumayan berat.
“Semoga program sekolah perempuan ini bisa direplikasi di daerah-daerah lainnya,” tambah Menteri Bintang.